Politik

Bukan Sekolah Rakyat, Pram Ingin Buat Kebun Raya di Hutan UI

Bukan Sekolah Rakyat, Pram Ingin Buat Kebun Raya di Hutan UI

JAKARTA -- Setelah hangat menjadi pembicaraan dan sorotan publik, wacana penggunaan delapan hektare kawasan hutan kota Universitas Indonesia sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat disangkal. Pihak Pemprov DKI Jakarta serta Kementerian Sosial menjanjikan tak ada lahan hijau yang bakal diubah fungsinya jadi sekolah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak menyangka adanya rencana untuk membangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) yang berada di wilayah ibu kota. Pasalnya, ia berniat menjadikan kawasan itu sebagai kebun raya.

Pramono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima permintaan dari pihak UI untuk bisa mengelola hutan kota yang ada di lingkungan mereka. Menurut dia, hal itu disampaikan pihak UI karena biaya perawatan hutan kota tersebut cukup tinggi.

"Jadi Pemerintah DKI Jakarta dihubungi oleh Universitas Indonesia menyampaikan bahwa pengelolaan untuk hutan kota itu biayanya kan cukup tinggi," kata dia di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).

Ia mengeklaim, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bersedia untuk mengelola kawasan hutan kota di UI. Namun, tidak ada pembicaraan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI.

Ihwal kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Pramono mengatakan, pihaknya telah secara resmi mengusulkan dua lokasi yang masing-masing memiliki luas sekitar 2 hektare. Tempat itu berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). - (Republika/Bayu Adji P)

"Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, Pemerintah DKI Jakarta secara resmi sudah mengusulkan dua tempat yang satu di Jakarta Barat, yang satu di Jakarta Timur. Luasnya masing-masing kurang lebih 2 hektare," ujar dia.

Menurut dia, usulan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program pemerintah pusat, khususnya Sekolah Rakyat. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah membantu kebutuhan lahan untuk Sekolah Rakyat yang sudah berdiri di ibu kota.

"Hal yang berkaitan dengan hutan kota ini adalah hal yang benar-benar berbeda, maka saya begitu kaget ketika kemudian apa menjadi yang seperti ini," ujar Pramono.

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta siap untuk mengelola kawasan Hutan Kota UI apabila diberikan kewenangan. Namun, hutan kota itu tidak akan dijadikan Sekolah Rakyat, melainkan sebagai kebun raya. Terlebih, saat ini luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta masih di bawah 30 persen seperti yang diamanatkan Undang-Undang. 

"Bahkan hutan kota itu akan kita buat menjadi semacam lebih dari apa ya, kebun raya. Supaya penanganannya secara menyeluruh, apalagi ini dekat dengan kampus UI. Jadi di sana berbagai hal bisa dipelajari tentang apakah itu hutan kota atau kebun raya," kata dia.

"Jadi sekali lagi, saya adalah orang yang berkeinginan ruang terbuka hijau bagi Jakarta itu bukan berkurang, tapi bertambah," lanjut Pramono. 

Polemik ini bermula dari pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pada Senin.  “Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata kata melalui keterangannya dia usai bertemu Pramono Anung, hari itu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. - (Dok Kemensos)

Menurut dia, nantinya akan dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan UI untuk merealisasikan rencana tersebut. Kemensos disebut akan terus melakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan PKS. 

“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” kata dia.

Pada Selasa, ia kemudian memberikan klarifikasi terkait rencana tersebut. Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat di UI itu tidak akan dibangun di kawasan hutan kota. Menurut dia, sekolah yang bakal diperuntukkan untuk sekitar 3.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA itu dibangun di wilayah kampus yang berhimpitan dengan Hutan Kota UI.

"Enggak, jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dekat dengan hutan. Jadi berimpitan," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (17/11/2026).

Menurut dia, awalnya ini bermula ketika Kementerian Sosial meminta lahan kepada UI untuk menbangun Sekolah Rakyat. Dari permintaan itu, UI menawarkan sejumlah opsi lahan yang ada, yaitu lahan sekitar 2,5 hektare di Rawamangun, 1,5 hektare di Cawang, dan lahan seki8 hektare di kampus mereka yang berhimpitan dengan hutan kota di wilayah Jakarta Selatan.

Lantaran Kemensos membutuhkan lahan yang luas, akhirnya area di dekat Hutan Kota UI yang dipilih sementara. Namun, pihaknya belum langsung melakukan pengecekan ke lokasi.

"Jadi, kemarin saya dengan Mas Pram, ya selama enggak melanggar aturan, dia setuju. Makanya itu kan agar dicek ke lapangan administrasinya, segala macam, baru menaik ke PKS," kata Gus Ipul. 

Ia mengungkapkan, pihaknya sengaja mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di UI itu kepada publik. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa menilai rencana yang akan dilakukan pemerintah. 

"Supaya orang tahu juga, kita juga ingin bisa didiskusikan semua ini. Jadi, kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Tapi, yang jelas, sekolah rakyat tidak akan dibangun di daerah-daerah yang melanggar aturan, rawan bencana," ujar dia.

Ia mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 100 Sekolah Rakyat yang dibangun oleh pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Menurut dia, setiap pembangunan itu melalui persyaratan yang sangat rumit. 

"Kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram menolak, saya juga menolak, UI juga menolak," ujar dia.

Apabila lokasi itu nantinya sesuai, pihaknya berencana membangun Sekolah Rakyat itu pada tahun depan. Namun, pembangunan itu hanya akan dilakukan apabila syaratnya terpenuhi secara keseluruhan.