Politik

KPK Persilakan Masyarakat Buat Aduan Terkait Temuan ICW Soal Jasa Influencer Raffi Ahmad

KPK Persilakan Masyarakat Buat Aduan Terkait Temuan ICW Soal Jasa Influencer Raffi Ahmad

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu bagi publik yang ingin mengadukan Raffi Ahmad yang mendapatkan kontrak pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar. KPK siap mendalami laporan itu jika sudah resmi dilayangkan.

Tercatat, PT Rans Animasi milik Raffi Ahmad mendapat kontrak dari Kemendikbudristek serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diduga hal ini sarat benturan kepentingan karena Raffi Ahmad berstatus utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

"Silakan (KPK) membuka peluang untuk masyarakat melaporkan (Raffi)," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Taufik menyebut laporan publik dapat disalurkan lewat kedeputian yang membidangi pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat (PLPM). Mekanisme itu terbuka bagi masyarakat yang ingin mengadukan dugaan penyimpangan maupun potensi tindak pidana korupsi.

“KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja,” ujar Taufik.

Raffi Ahmad mengabadikan moment dirinya telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 01, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).
Raffi Ahmad mengabadikan moment dirinya telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 01, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). - (Republika/Rahma Sulistya)

Taufik menyebut KPK bakal mengkaji laporan itu guna menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi. Sehingga, Taufik berharap aduan publik sudah lengkap.

"Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana," ujar Taufik.

Hanya saja, KPK belum bisa mengungkap proses hukum yang ada di luar Kedeputian Penindakan. Apalagi belum ada kegiatan di penindakan soal polemik kontrak Rp14,7 miliar itu. Namun demikian, KPK memandang polemik kontrak dua kementerian dengan Raffi Ahmad menandakan kepedulian publik terkait isu pemberantasan korupsi.

"Memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan, tetapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi," ujar Taufik.

Sebelumnya, ICW menemukan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, memperoleh kontrak senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian demi pengadaan jasa pemengaruh atau influencer yaitu Kemendikbudristek (kini menjadi tiga kementerian) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.

Pengadaan itu mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk mendatangkan Raffi Ahmad. 

sumber : Antara