Bunyi Putusan Lengkap MA Terkait Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran

Liputan6.com, Jakarta - (MA) mengumumkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden . MA mengabulkan gugatan diajukan advokat Subhan dan menyatakan suket penyetaraan pendidikan milik Gibran batal.

"Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9148/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi salinan putusan MA dikutip Selasa (10/11/2026).

Selain itu, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Wapres yang dikeluarkan pada 2019.

"Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi amar putusan, dipetik Selasa (10/11/2026).

MA dalam pertimbangan hukumnya turut menyinggung putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," tulis putusan MA.

Putusan itu membuat MA melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, dalam hal ini Suket Gibran. Disebutkan juga bahwa secara faktual obyek sengketa yakni Suket Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades dan dokumen lain yang disebut tidak dapat membuktikan jika Gibran berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

"Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis putusan MA.

Dalam putusannya MA juga menyatakan bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.

"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," tulis putusan MA tersebut.

PUTUSAN

Nomor 742 K/TUN/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, domisili elektronik bantuan.hukum@kemdikbud.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ravii, S.H., M.M., Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/C/HK/10/2026, tanggal 14 April 2026;

Termohon Kasasi;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;

4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);