Ekonomi

Buruh Dukung Pemerintah Bentuk Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Buruh Dukung Pemerintah Bentuk Pengelola Dana Cadangan Pesangon

JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendukung rencana pemerintah menunjuk satu lembaga negara untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP) pekerja. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pengaturan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk apabila perusahaan mengalami kerugian atau kepailitan," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Iqbal menegaskan bahwa persoalan utama pesangon selama ini bukan semata-mata menyangkut besaran yang ditetapkan undang-undang, melainkan lemahnya kepastian pembayaran kepada pekerja. Menurutnya, sejak berbagai undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, formula pembayaran pesangon sebenarnya sudah diatur.

“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi," ucap Iqbal.

Iqbal berharap pemerintah dapat segera menentukan mekanisme pembayaran iuran, besaran iuran, lembaga penyelenggara, pengelolaan dana, serta tata cara pencairan pesangon kepada pekerja. Menurutnya, peraturan pelaksanaan menjadi sangat penting karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan turunannya.

Ia juga menyatakan akan menyusun analisis dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus berkoordinasi dengan pimpinan DPR serta jajaran pemerintah terkait agar kebijakan dana cadangan pesangon dapat segera dijalankan. Iqbal menegaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memberikan income security atau kepastian pendapatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"DCP justru menjawab persoalan agar buruh pasti mendapatkan pesangon. Pengusaha juga jangan takut karena ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membayar secara bertahap melalui iuran, sedangkan buruh mendapatkan kepastian haknya," kata Iqbal.