JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 6.136.000. Kalangan buruh menuntut pemerintah provinsi menaikkan besaran UMP menjadi Rp 6.210.000 karena nilai yang telah ditetapkan belum memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan rencana gugatan tersebut telah dibahas bersama pengurus serikat pekerja di DKI Jakarta. Ia menjelaskan, langkah hukum akan ditempuh apabila pemerintah provinsi tetap mempertahankan keputusan kenaikan UMP sebesar 7,1 persen.
"KSPI DKI akan mengajukan PTUN," kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pengajuan gugatan tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sejumlah tahapan administratif. KSPI terlebih dahulu perlu menyampaikan surat keberatan kepada gubernur dan menunggu tanggapan sebelum membawa persoalan tersebut ke pengadilan.
Menurutnya, serikat pekerja masih memiliki waktu untuk mempersiapkan langkah hukum mengingat ketentuan UMP 2027 mulai berlaku pada Januari mendatang. KSPI, kata Iqbal, akan memanfaatkan waktu tersebut untuk memperjuangkan perubahan keputusan gubernur melalui mekanisme yang tersedia.
"Jadi langkah kedua PTUN siap menggugat," ujarnya.
Said menegaskan, gugatan menjadi salah satu pilihan apabila tuntutan revisi UMP tidak mendapatkan respons dari pemerintah provinsi. KSPI bersama Partai Buruh sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap kenaikan upah minimum Jakarta yang 'hanya' mencapai sekitar Rp 407 ribu per bulan.
Ia menyebut tuntutan UMP sebesar Rp 6.210.000 merupakan hasil kesepakatan unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Usulan tersebut mempertimbangkan inflasi Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,67 persen dengan indeks tertentu sebesar 1,0. "Buruh meminta Rp 6.210.000," kata Said.
Menurut dia, besaran UMP yang ditetapkan gubernur masih berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Ia mengingatkan upah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya biaya hidup.
Said juga membandingkan penetapan UMP Jakarta dengan potensi upah minimum Bekasi dan Karawang pada 2027. Ia memperkirakan upah minimum kedua wilayah tersebut dapat mencapai sekitar Rp 6,35 juta apabila mengalami kenaikan delapan persen, lebih tinggi dibandingkan UMP Jakarta.
"Upah minimum DKI Jakarta Rp 6.136.000 itu lebih rendah nanti dengan upah minimum Bekasi dan Karawang," ujarnya.