Politik

Catatan Mahfud MD soal Waktu Sidang MPR Pemilihan Wakil Presiden

Mahfud Md saat ditemui wartawan di UII, Jumat (13/12/2024)
Foto: Mahfud Md (Jauh Hari Wawan S/detikJogja)
Jakarta -

Mantan Menkopolhukam Mahfud Md menyampaikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mungkin tidak bisa menggelar sidang pergantian wakil presiden pada 9 Desember 2026 jika Presiden Prabowo Subianto belum mengirim dua nama wapres pengganti Kamis (19/11) kemarin. Mahfud menyebut, berdasarkan aturan, nama pengganti wapres harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.

Mahfud menyampaikan analisisnya lewat akun X-nya @mohmahfudmd, dilihat detikcom, Jumat (20/11/2026). Ia berharap persoalan waktu ini diperhatikan Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI.

"Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud.

Mahfud membeberkan sejumlah alasannya bahwa berdasarkan UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres diajukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Namun, dia menyebut hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.

"Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR. (Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah 'hari kerja', bukan hari kalender," jelas dia.

Karena itu, ia menyarankan agar Sidang MPR ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. "Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujarnya.

Dia menjelaskan mekanismnye yakni jika Prabowo menyerahkan hari ini, maka Sidang MPR ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja.

"Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," tutur dia.

Mahfud menilai penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja lebih aman. Selama, kata dia, 14 hari kerja itu berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan mundur.

"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," tutur dia.

Seperti diketahui, terkait waktu pelaksanaan paripurna pemilihan dan pelantikan wapres diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat 1 menyebutkan, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya.

Berikut bunyi pasal 136 ayat 1:

Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.