Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco memastikan program sekolah swasta gratis di Jakarta tidak membedakan jenis maupun latar belakang lembaga pendidikan sebab program ini merupakan instrumen mewujudkan keadilan pendidikan.
Baco mengatakan, sekolah umum, madrasah, hingga sekolah luar biasa (SLB) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penerima program selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Termasuk mereka yang bersekolah di pesantren,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa setiap sekolah tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengikuti program tersebut. Dengan demikian, bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai aturan.
Karena itu, dia meminta masyarakat memahami apabila terdapat sekolah yang belum lolos sebagai penerima program.
Di sisi lain, Baco menyambut positif rencana penambahan 100 sekolah swasta gratis pada 2027 dengan targetnya mencapai 206 sekolah.
Dia mengatakan, penambahan itu merupakan hasil kesepakatan Komisi E bersama Dinas Pendidikan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027.
Adapun dari 100 sekolah tambahan, sebanyak 60 merupakan sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 SLB. Komposisi tersebut memperluas jangkauan bantuan sekaligus memastikan kelompok masyarakat dengan beragam kebutuhan pendidikan memperoleh kesempatan yang setara.
“Kalau menyangkut sekolah gratis, tentu semua mendukung. Tidak ada persoalan,” tambah Baco.
DPRD DKI pastikan sekolah swasta gratis harus tanpa diskriminasi