SUBANG -- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara digital di Kabupaten Subang pada 6 Desember 2026 mendatang membutuhkan persiapan matang. Selain kesiapan perangkat dan penyelenggara, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemungutan suara elektronik menjadi perhatian penting.
Hal tersebut menjadi salah satu catatan Komisi I DPRD Jawa Barat saat mengevaluasi persiapan Pilkades Digital di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Subang, Selasa (10/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Edi Askari, mengatakan, sebanyak 165 desa yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Subang akan menggelar Pilkades secara serentak. Dari total pelaksanaan tersebut, terdapat 630 tempat pemungutan suara (TPS) yang dipersiapkan menggunakan sistem elektronik atau digital.
Menurut Edi, pada awalnya pelaksanaan Pilkades direncanakan menggunakan metode kombinasi antara pemungutan suara manual dan digital. Bahkan, semula hanya tiga desa yang akan menerapkan sistem digital secara penuh, sementara desa lainnya menyediakan satu TPS digital.
Namun, dalam perkembangannya, seluruh TPS diarahkan untuk menggunakan sistem pemungutan suara digital. Perubahan skema tersebut tentu membutuhkan kesiapan lebih besar, terutama dalam memastikan masyarakat memahami tata cara penggunaannya.
“Awalnya tiga desa melaksanakan Pilkades secara full dengan sistem digital, dan sisanya satu desa satu TPS digital. Tetapi kini diarahkan seluruh TPS melaksanakan Pilkades secara digital. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” ujar Edi.
Dia menilai, dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, sosialisasi kepada masyarakat harus lebih intensif. Jangan sampai perubahan metode pemungutan suara justru menimbulkan kebingungan pemilih ketika berada di bilik suara.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pilkades Digital sebelumnya, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami mekanisme pemberian suara menggunakan perangkat elektronik.
“Hasil evaluasi kita pada pelaksanaan Pilkades Digital sebelumnya, masyarakat masih banyak yang belum memahami sehingga di bilik suara masih banyak yang kebingungan,” katanya.
Karena itu, Edi menekankan pentingnya sosialisasi yang tidak hanya sebatas penyampaian informasi melalui pertemuan maupun media sosial. Masyarakat juga perlu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti simulasi secara langsung.
Melalui praktik tersebut, calon pemilih dapat mengenali perangkat yang digunakan sekaligus memahami setiap tahapan pemungutan suara, mulai dari proses awal hingga pemberian suara selesai.
“Jangan sampai pada hari pelaksanaan masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara penggunaan alat pemungutan suara digital. Karena itu, sosialisasi dan simulasi harus benar-benar dimaksimalkan sebelum hari pencoblosan,” tegasnya.