BANDUNG — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk memperkuat program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), terutama di wilayah yang dinilai rawan.
Kabupaten Subang menjadi salah satu perhatian utama. Berdasarkan pemetaan Imigrasi Bandung, wilayah tersebut memiliki kerawanan terhadap praktik perdagangan dan penyelundupan manusia, termasuk perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara mengatakan, hingga 2026 pihaknya telah membina sembilan desa. Sebanyak delapan desa berada di Kabupaten Subang dan satu desa lainnya di Kabupaten Bandung.
"Ya, berdasarkan data sampai saat ini mungkin Subang ya, daerah Subang ya menjadi salah satu kawasan yang rawan untuk TPPO dan TPPM," kata Arya seusai kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Menurut Arya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah warga terjebak tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Terlebih, iming-iming penghasilan besar kerap membuat calon pekerja migran kurang memahami risiko yang mungkin dihadapi.
Dia menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, proses keberangkatan harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar hak dan keselamatan pekerja mendapatkan perlindungan.
"Kami tidak melarang mereka bekerja di luar negeri, namun apabila bekerja ke luar negeri harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan negara dan pemerintah," ujarnya.
Arya menjelaskan, Desa Binaan Imigrasi tidak sekadar menjadi sarana sosialisasi aturan keimigrasian. Program tersebut juga bertujuan mendekatkan petugas dengan masyarakat sehingga warga lebih mudah mengakses informasi dan menyampaikan laporan terkait persoalan keimigrasian.
Imigrasi Bandung, lanjut dia, turut menyediakan hotline yang dikelola petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan izin tinggal maupun keberadaan orang asing yang dinilai meresahkan.
"Kita provide tools semudah mungkin untuk masyarakat bisa komunikasi ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandung," tuturnya.
Meski demikian, Arya mengakui perluasan desa binaan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan jumlah pegawai. Kendati begitu, pihaknya berkomitmen memperluas jangkauan pembinaan dan berharap jumlah desa binaan bertambah pada 2027.
Dia juga menilai sinergi lintas instansi diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan keimigrasian. Sebab, sejumlah urusan administrasi membutuhkan dokumen yang menjadi kewenangan lembaga lain, seperti akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Arya turut menekankan pentingnya keterlibatan insan pers dalam membangun kesadaran masyarakat. Menurut dia, peran wartawan tidak sebatas memberitakan kasus setelah terjadi, tetapi juga menyampaikan informasi edukatif sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon menyambut baik kolaborasi tersebut. Dia menyatakan kesiapan PWI Jabar untuk turut memperkuat edukasi dan mengantisipasi praktik perdagangan serta penyelundupan manusia.
"Intinya kita terbuka untuk berkolaborasi dengan imigrasi. Tugas pers tentunya tidak hanya menginformasikan, dalam konteks ini kita harus turut andil mengedukasi dan mengantisipasi," kata Tantan.
Sementara itu, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Yulianto Bimanegara memaparkan, sembilan desa binaan di wilayah kerja Imigrasi Bandung didampingi empat petugas.
Secara keseluruhan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat memiliki 92 desa binaan dengan dukungan 44 petugas yang tersebar di 10 unit pelaksana teknis (UPT).
Yulianto mengatakan, pembinaan dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui kunjungan langsung ke desa. Kegiatan tidak hanya berisi sosialisasi keimigrasian, tetapi juga pendekatan sosial dengan melibatkan petugas dalam berbagai aktivitas masyarakat.
"Rutin setiap bulan kita mengadakan kegiatan. Kita sambangi setiap desa, mengadakan edukasi, mendekati masyarakat dalam segi kegiatan apa pun," ungkapnya.
Sekretaris Umum PWI Jawa Barat, Sandy Ferdiana, bersama sejumlah pengurus dan anggota PWI Jabar turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara insan pers dan jajaran keimigrasian.