Kredit petani ini kan Presiden itu ingin kita memutus mata rantai rentenir.
Jakarta (ANTARA) - Danantara bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyiapkan skema kredit bagi petani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan bunga yang diupayakan sebesar 8-9 persen per tahun untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, dalam siaran pers BP BUMN di Jakarta, Selasa, mengatakan pengembangan pembiayaan tersebut merupakan upaya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap pinjaman berbunga tinggi.
“Kredit petani ini kan Presiden itu ingin kita memutus mata rantai rentenir,” ujar Dony.
Kredit petani menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan dengan jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (4/11). Pertemuan tersebut juga membahas penyusunan produk pembiayaan, sosialisasi, serta persiapan implementasi program secara bertahap.
Dony menyebut bunga pinjaman yang sebelumnya dapat mencapai 48 persen diupayakan turun menjadi sekitar 8-9 persen per tahun.
Menurut dia, penurunan bunga pembiayaan tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani, terutama jika dalam setahun terdapat dua siklus produksi.
“Dampaknya terhadap pendapatan petani luar biasa. Kalau bunganya 9 persen dan siklusnya dua kali dalam setahun, berarti satu siklus itu bunganya cuma 4,5 persen,” ujarnya pula.
Dalam skema tersebut, Donny menyebut KDKMP tidak hanya berperan sebagai saluran penyaluran kredit, tetapi juga penyedia kebutuhan produksi pertanian.
Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk natura, seperti pupuk dan bibit, agar pemanfaatannya lebih terarah sesuai kebutuhan petani.
Dony mengatakan sekitar 13 ribu KDKMP disiapkan sebagai tahap awal implementasi program.
Pemilihan koperasi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan dan kesiapan masing-masing koperasi.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan penyaluran pembiayaan, menjaga kualitas kredit, serta menekan risiko kredit bermasalah.