JAKARTA -- Polri menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang mana salah satu perubahannya adalah kini sidang etik bisa digelar secara daring (online). Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Rabu (18/11/2026), mengatakan bahwa Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tersebut disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Johnny mengatakan, salah satu pertimbangan diterbitkan perpol tersebut adalah mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal LSP (eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo) yang merupakan jenderal polisi bintang empat. Menurutnya, terdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme sidang etik yang diatur dalam perpol, salah satunya dalam Pasal 59 terkait kehadiran terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Pasal 59 ayat (2) pasal sebelumnya berbunyi: “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar.”
Kini, ayat tersebut berubah menjadi: “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
"Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP," papar Isir.
Perubahan lain yang signifikan adalah mekanisme susunan Majelis Sidang KKEP sebagaimana diatur di Pasal 42 ayat (3).
Pasal 42 ayat (3) sebelumnya berbunyi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”
Kini, pasal tersebut berubah menjadi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”
Dengan perubahan tersebut, ujar Isir, maka personel berpangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dari terduga pelanggar dapat menjadi anggota KKEP. Adapun mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang etik terhadap Jenderal LSP.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Pada Selasa (10/11/2026), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS menyatakan banding atas putusan tersebut.
Lalu, pada Selasa (17/11/2026), Majelis Sidang KKEP menggelar sidang etik terhadap EHS dan menjatuhkan sanksi PTDH. Sama seperti AS, EHS juga mengajukan banding atas putusan PTDH.
Adapun sidang etik tersangka LSP dijadwalkan dilaksanakan pekan depan. Namun, Polri belum bisa mengungkapkan hari maupun susunan anggota majelis sidang KKEP.