JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, puluhan kader Partai Demokrat telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hal itu diajukan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Hinca menyebut dirinya adalah anggota DPR kedua yang menandatangani HMP dari Partai Demokrat. "Sudah berproses sampai kemarin sudah puluhan. Nomor 1 Benny K Harman, nomor 2 Hinca Pandjaitan dst," kata Hinca kepada Republika, Rabu (11/11/2026).
Hinca menegaskan, Demokrat senapas dengan partai lain yang mendukung HMP. "Pada prinsipnya Demokrat siap mendukung HMP," ujar Hinca.
Hinca menunggu pimpinan DPR RI membahas usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan anggota. "Kita tunggu Pimpinan DPR, setelah menerima HMP dari anggota (DPR), pimpinan MPR mem-Bamus-kannya dan mem-follow up," ujar Hinca.
Prosedur pembuktian
Pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie menilai, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wapres perlu melalui prosedur. Jimly tak ingin Gibran sekadar mundur begitu saja tanpa melalui mekanisme pembuktian. Jimly menyebut tak ada prosedur pengunduran diri bagi Wapres RI. Pengunduran diri itu diatur di pasal 3 UUD 1945 yang berbeda dengan pasal pemakzulan.
Pengunduran diri berdasarkan sejarah pernah terjadi di masa Soeharto. Saat itu Soeharto bukan Presiden yang dipilih rakyat secara langsung melainkan oleh MPR. Sehingga menurut Jimly, Gibran tak bisa menyatakan mundur seperti Soeharto.
"Masalahnya sekarang ini kan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Beda dengan tempo hari (zaman pak Harto). Tempo hari kan dipilih oleh MPR. Jadi kalau presiden Soeharto hanya mengundurkan diri, ya kan? Mengirim (surat). Nah ini masalahnya waktu Pak Harto itu kan, dia hanya bicara sendiri di Istana. Iya kan? Pimpinan MPR pun enggak hadir," kata Jimly kepada Republika, Selasa (10/11/2026).
Jimly menekankan agar seorang Wapres yang dipilih rakyat secara langsung tak boleh mundur begitu saja. Jimly mendorong pengunduran diri itu melalui prosedur.
"Jadi memang prosedur pengunduran diri pun ini belum diatur. Tetapi dengan perubahan skema sistem pemilihan presiden langsung, maka seorang presiden atau wakil presiden yang dipilih langsung 58 persen rakyat Indonesia, yang enggak boleh dong hanya begitu aja ngomong sendiri, mau mengundurkan diri. Itu kan harus ada mekanismenya," ujar Jimly.