Pemerintah Provinsi Jakarta masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil () dari pemerintah pusat. Dana yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam DKI Jakarta 2027.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, secara prinsip penyaluran kurang bayar DBH telah disepakati dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan. Presiden juga telah memberikan arahan agar kekurangan penyaluran DBH tersebut dibayarkan.
"Secara prinsip, waktu pembicaraan dengan Menteri Keuangan juga sudah disepakati dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa penyaluran kurang bayar DBH akan dilakukan," kata Yustinus saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Jumat (20/11).
Meski demikian, Pemprov DKI masih menunggu aturan teknis yang akan menjadi dasar penyaluran dana tersebut. Kepastian mengenai mekanisme dan jumlah pembayaran akan mengacu pada PMK yang diterbitkan pemerintah pusat.
"Untuk mekanisme dan jumlahnya, yang pasti kita tunggu PMK-nya terbit. Mudah-mudahan akhir November ini terbit," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun direncanakan berasal dari kurang bayar DBH, sedangkan Rp4,5 triliun lainnya melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Terkait kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut, Yustinus mengatakan Pemprov DKI juga tengah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas proyek-proyek yang akan dibiayai. Proyek tersebut turut menjalani penilaian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pemprov DKI sebelumnya mengubah rencana penerbitan obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT SMI. Perubahan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan tingkat bunga yang dinilai cukup tinggi.
Yustinus mengatakan Pemprov DKI juga mengupayakan tenor pinjaman yang lebih panjang agar beban pembayaran melalui APBD tidak terlalu berat.
"Beberapa hari lalu Pak Mendagri juga sudah menegaskan lagi dukungan, termasuk kemungkinan nanti bisa mendapatkan tenor yang lebih panjang sehingga beban di APBD-nya tidak terlalu berat," pungkasnya.