REPUBLIKA.CO.ID, BIMA, – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ardiwin meminta pemerintah daerah segera menuntaskan sengketa lahan SMP Negeri 3 Wera. Konflik ini menyebabkan lebih dari 200 siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas.
Ardiwin menegaskan persoalan tersebut perlu segera ditangani karena dampak konflik lahan justru dirasakan oleh para siswa yang seharusnya mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. "Yang jadi korban dari sengketa ini, lagi-lagi anak bangsa yang mesti mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan nyaman di ruang kelas. Tapi justru kegiatan belajar mengajarnya di luar sekolah," katanya di Bima, Selasa.
Ia mengaku belum mengetahui secara utuh duduk persoalan sengketa lahan yang menjadi penyebab bangunan SMPN 3 Wera kembali digembok oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah. Namun, sebagai Ketua Komisi IV DPRD yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, ia menyayangkan persoalan tersebut kembali terjadi hingga mengganggu aktivitas pembelajaran.
DPRD Akan Panggil Dinas Terkait
Ardiwin mengatakan dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima sebagai pihak yang menggunakan bangunan sekolah serta Bagian Aset Daerah untuk mengetahui status dan riwayat penguasaan lahan tersebut. "Kami akan meminta klarifikasi Dinas Dikpora sebagai pihak pengguna dan juga Bagian Aset Daerah," ujarnya.
Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Bima segera mengambil langkah penyelesaian terhadap sengketa tanah dan aset milik pemerintah daerah agar persoalan serupa tidak terus berulang. Ardiwin mengingatkan pemerintah daerah agar menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kabupaten Bima yang sebelumnya meminta pembentukan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian persoalan aset daerah yang masih bersengketa.
Selain itu, rekomendasi tersebut juga meminta pemerintah daerah mengembalikan surat jual beli tanah dan hak masyarakat yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengurus sertifikat tanah dan aset milik daerah yang belum memiliki sertifikat. Menurut dia, penyelesaian persoalan aset daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dan menghambat pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan pendidikan.
Sebelumnya, Kepala SMPN 3 Wera Muhrin menyebut bangunan sekolah kembali digembok oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris pada Selasa (10/11). Peristiwa tersebut merupakan kejadian ketiga dan menyebabkan 10 ruang kelas tidak dapat digunakan. Pihak sekolah menyebut lahan yang menjadi objek sengketa seluas 80 are. Sekolah telah melaporkan kejadian itu kepada Koordinator Wilayah Dikpora Kecamatan Wera untuk diteruskan kepada pemerintah daerah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.