REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat resmi meluncurkan platform Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Selasa (10/11). Platform ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pengusul proyek karbon di Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
Dalam peluncurannya, Jumhur menegaskan bahwa CarbonNex yang akan beroperasi hingga COP31 berakhir pada 19 November 2026 itu, diharapkan tidak sekadar menjadi ajang penjajakan minat. Ia mendorong para peserta untuk memahami peluang yang ada, mengidentifikasi kebutuhan, dan menyepakati langkah kerja konkret guna melanjutkan kolaborasi setelah konferensi selesai.
Platform ini melanjutkan potensi kerja sama karbon yang telah dirintis pada COP30 di Belem, Brazil, pada 2025. “Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir,” ujar Jumhur.
Dukungan Komitmen Iklim dan Pembangunan Nasional
Jumhur menekankan bahwa seluruh kerja sama karbon harus selaras dengan komitmen iklim dan prioritas pembangunan nasional Indonesia. Transparansi dan kredibilitas menjadi fondasi utama dalam setiap proyek yang dijalankan. “Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya,” tegasnya.
Untuk menjaga integritas Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pemerintah telah menyusun Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional. Peta jalan ini berfungsi mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi syarat untuk mendapatkan otorisasi serta rekomendasi sektoral. “Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik,” tambah Jumhur.
Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah juga berupaya menghubungkan kebutuhan pendanaan iklim yang telah teridentifikasi dengan dukungan relevan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pendekatan yang diambil bersifat praktis: mengidentifikasi kebutuhan, menentukan kontribusi setiap mitra, dan menyepakati langkah selanjutnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.