Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral () buka suara terkait langkah Global Investments Limited untuk melepas seluruh bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum () di Indonesia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman mengatakan keputusan BP merupakan langkah bisnis yang umum, seperti halnya yang sudah dilakukan Shell lebih dulu.
Selain itu, Laode mengungkapkan kalau BP ingin lebih fokus pada bisnis di sektor hulu migas.
"Udah, ini kan keputusan bisnis biasa aja sih. Sebenarnya sebelumnya ada juga Shell ke Isla, Shell ingin fokus ke bisnis pelumas. BP kan di hulu kuat, jadi dia ingin fokus ke hulu sehingga ini dilepas," ujar Laode di Gedung DPD, Jakarta, Senin (9/11) melansir detikfinance.
Laode juga membantah kalau penyebab cabutnya dua perusahaan migas tersebut lantaran iklim investasi sektor hilir migas yang dinilai kurang kondusif. Menurutnya, hal itu murni karena faktor bisnis.
Di sisi lain, Laode mengingatkan bahwa dinamika global yang terjadi saat ini memaksa sejumlah perusahaan untuk berpikir ulang mengenaik strategi bisnis agar bisa tetap bertahan dan berjalan dengan efektif.
"Kalau dari saya enggak ada ke arah situ, ini murni keputusan bisnis. Memang dinamika global memaksa seluruh badan usaha berpikir bagaimana mengoperasikan yang efisien, efektif, dan terbaik. Seperti Shell oh ini kita fokus ke pemulas deh ini yang sudah kita kuasai, ini kita lepas," jelas Laode.
"Ini BP kan sedang eksplorasi juga di Papua dia fokus hulu aja dulu, hilir kecil udah dilepas aja," tambahnya.
Sebelumnya, BP Global Investments Limited mengungkapkan alasan mundur dari bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia.
Langkah itu dilakukan usai melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Aneka Petindo Raya (APR), yakni perusahaan patungan dengan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).
Seluruh saham tersebut dibeli oleh dua anak usaha AKRA, yakni PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH), dengan nilai transaksi mencapai US$14,22 juta atau setara Rp255,96 miliar (kurs Rp18.000).
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), BP melepas 11.444.565 saham miliknya yang mewakili 49,9 persen dari total saham APR pada 6 November 2026.
"AKRIDA dan ADH membeli secara bersama-sama 11.444.565 saham APR milik BP, yang mewakili 49,9 persen dari modal ditempatkan dan disetor di APR, dengan harga pembelian saham sebesar US$14.221.500," tulis manajemen AKR dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (9/11).
Rampungnya transaksi ini membuat kepemilikan Grup AKR di APR melonjak dari 50,1 persen menjadi 100 persen.
Secara rinci, AKRIDA kini menguasai 22.934.999 saham atau hampir seluruh saham APR, sementara ADH mengantongi satu saham.
Manajemen AKR menjelaskan bahwa pelepasan saham tersebut dilakukan sejalan dengan langkah strategis BP untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya secara global. Dengan begitu, BP tidak lagi menyandang status sebagai pemegang saham APR.
"Tujuan transaksi ini adalah untuk merealisasikan kesepakatan divestasi BP atas 49,9 persen sahamnya di APR, sebagai bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan portofolionya," terang manajemen.
Pihak AKR turut memastikan aksi korporasi tersebut tidak berdampak negatif secara material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan, serta bukan merupakan transaksi material atau afiliasi yang melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).