Jakarta, CNBC Indonesia - Besarnya jumlah pekerja di sektor informal menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia. Kondisi ini membuat pemerintah menghadapi tantangan untuk memperluas basis penerimaan pajak di tengah dominasi aktivitas ekonomi yang belum masuk ke sektor formal.
Ekonom senior sekaligus pendiri CReco Research Institute Raden Pardede mengatakan, persoalan rendahnya tax ratio Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Salah satu akar masalahnya adalah besarnya porsi kegiatan ekonomi informal di Tanah Air.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja di sektor informal mencapai 85,73 juta orang pada Agustus 2026. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja di sektor formal yang tercatat sebanyak 62,25 juta orang.
"Persoalan tax ratio kita yang rendah memang sudah klasik. Ini berkaitan dengan ekonomi kita sektor informalnya banyak," ujar Raden dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Selasa (10/11/2026).
Besarnya aktivitas ekonomi informal menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak. Sebab, aktivitas ekonomi yang belum terformalisasi relatif lebih sulit dijangkau dalam sistem perpajakan.
Sekadar catatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan tax ratio sebesar 9,26% pada tahun anggaran 2027. Jika terealisasi, angka tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Pasalnya, tax ratio Indonesia selama ini belum pernah menembus level 9%. Pada 2026, pemerintah menargetkan tax ratio sebesar 8,96%.
Menurut Raden, pemerintah perlu mendorong formalisasi kegiatan ekonomi informal sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Caranya bukan dengan langsung membebankan tarif pajak tinggi, melainkan memberikan kemudahan agar pelaku usaha informal bersedia masuk ke sektor formal.
Setelah masuk ke sektor formal, kewajiban perpajakan dapat diterapkan secara bertahap seiring dengan perkembangan skala usaha dan kemampuan ekonominya.
"Dia menjadi formal dan subjek pajak. Jangan langsung ditaruh 30% atau 25%. Ambil dari kecil dulu, naik, makin gede dia. Kemudian dia sektor formal, dia mempekerjakan orang, bisa naik tarifnya. Jadi tidak bisa dalam satu hingga dua tahun, harus dibuat perencanaan," ujarnya.
Raden menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi dan perluasan sektor formal justru perlu menjadi prioritas agar basis pajak dapat berkembang secara berkelanjutan.
"Jangan semuanya mau instan. Jadi direncanakan bahwa kita akan dengan cara seperti ini kita akan bertumbuh, kemudian bertumbuh kita dapat pajak, bertumbuh lagi dapat pajak, jangan pajak duluan baru pertumbuhan," tambahnya.
[Gambas:Video CNBC]