Gabung OECD, Indonesia Masuk Klub Negara Maju 2-3 Tahun Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, , optimistis Indonesia dapat resmi bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development () dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Keanggotaan ini dinilai akan menjadi momentum besar untuk memperkuat posisi dan daya saing di . 

Yusril menjelaskan, proses aksesi OECD menuntut Indonesia membenahi berbagai aspek kelembagaan, mulai dari kepastian hukum, transparansi administrasi, hingga pemberantasan korupsi. Saat ini, pemerintah tengah berfokus menyelesaikan sekitar 80 aspek perbaikan demi memenuhi standar organisasi internasional tersebut.

"Saya percaya, dalam waktu paling lambat dua hingga tiga tahun lagi, kita akan diterima sebagai anggota OECD," ujar Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Jika berhasil bergabung, Indonesia akan mencatatkan sejarah sebagai negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan yang masuk dalam kelompok negara maju tersebut. Namun, pencapaian ini membutuhkan kesiapan sistem pemerintahan dan administrasi berstandar internasional.

"Jika berhasil masuk OECD, Indonesia resmi menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung dalam kelompok negara maju dunia, bukan lagi sekadar negara berkembang," tegasnya.

Untuk itu, penguatan administrasi hukum menjadi salah satu pilar utama. Pemerintah berkomitmen membangun sistem yang transparan, memberikan kepastian hukum, serta mempermudah iklim usaha dan investasi.

Sebagai langkah nyata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mencatat telah mengelola data lebih dari 3,9 juta entitas korporasi hingga Agustus 2026. Data terpadu ini telah dimanfaatkan lebih dari 30 kementerian dan lembaga untuk kebutuhan perpajakan, perizinan, pengawasan usaha, hingga penegakan hukum.

Bahkan, pemanfaatan data via layanan Application Programming Interface (API) Ditjen AHU melonjak tajam hingga mencapai 60,8 juta hits sepanjang 2026, naik signifikan dari 17,2 juta hits pada 2025. Integrasi data ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan bagi para pelaku usaha.

Yusril menekankan bahwa kepastian hukum dan kemudahan berbisnis adalah pondasi vital untuk membangun kepercayaan investor. Oleh karena itu, seluruh sistem administrasi kelembagaan harus dipastikan mampu mendukung roda ekonomi secara efektif.

Adapun berdasarkan pembaruan resmi pemerintah per 10 November 2026, Indonesia kini telah memulai peninjauan teknis pada 24 dari total 25 bidang aksesi OECD. Pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi ini rampung sepenuhnya pada tahun 2028.