Ekonomi

Gandeng KPK, Telkom Siapkan 49 Penggerak Integritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi

Gandeng KPK, Telkom Siapkan 49 Penggerak Integritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi

BANDUNG — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyiapkan 49 pegawai untuk menjadi penggerak budaya antikorupsi melalui Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR). Program tersebut dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi menuju Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).

Pelatihan yang berlangsung pada 6-13 November 2026 tersebut merupakan hasil kolaborasi Telkom dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas insan perusahaan dalam pencegahan korupsi.

Dari 49 peserta yang berasal dari unsur culture booster dan pegawai yang ditunjuk perusahaan, sebanyak 13 peserta dipersiapkan untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API). Sementara seluruh peserta diharapkan melanjutkan ke Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).

Program tersebut digelar di Telkom Corporate University (Telkom CorpU) dan dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak serta Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Yonathan Demme Tangdilintin.

Johanis mengatakan keterlibatan dunia usaha dalam membangun budaya antikorupsi menjadi bagian penting dalam memperluas ekosistem integritas. Menurut dia, pencegahan korupsi tidak hanya membutuhkan penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga kesadaran serta integritas individu.

“Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu. Kami mengapresiasi langkah TelkomGroup yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas. Kami berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, sehingga budaya integritas semakin kuat dan tumbuh di lingkungan organisasi,” ujar Johanis.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan penguatan integritas menjadi bagian dari transformasi perusahaan. Menurut dia, perubahan strategi bisnis, proses, dan teknologi perlu disertai penguatan karakter serta budaya kerja yang menjunjung etika dan tanggung jawab.

“Bagi Telkom, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan. Kami meyakini bahwa budaya integritas yang kuat harus dibangun secara bersama-sama dan menjadi bagian dari keseharian organisasi. Melalui kolaborasi dengan KPK, kami ingin menyiapkan lebih banyak insan TelkomGroup yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, transformasi yang kami jalankan tidak hanya menghasilkan perusahaan yang semakin kompetitif, tetapi juga semakin dipercaya,” jelas Nanang.

Melalui program tersebut, peserta dibekali kemampuan untuk mengenali risiko penyimpangan dan benturan kepentingan sejak dini, menghadapi dilema etika, serta menerapkan nilai antikorupsi dalam pekerjaan.

Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan mengatakan penguatan budaya integritas perlu berjalan bersama dengan pengembangan kompetensi insan TelkomGroup.

“Melalui program PELOPOR serta pengembangan kompetensi menuju sertifikasi PAKSI dan API, kami berharap para peserta, khususnya Culture Booster, dapat menjadi teladan sekaligus penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, integritas tidak hanya dipahami sebagai prinsip, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari,” ujar Willy.

Pelatihan PELOPOR mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025. Program dilaksanakan melalui pendekatan blended learning, dengan pembelajaran mandiri secara daring pada 5-6 November 2026 dan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.

Dalam pelatihan, peserta mengikuti aktivitas aplikatif, antara lain penyusunan dokumen penyuluhan, pengembangan keterampilan komunikasi antikorupsi, dan refleksi pengalaman integritas.

Program tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan kompetensi antikorupsi melalui jalur PAKSI dan API. PAKSI berfokus pada kompetensi edukasi dan penyuluhan antikorupsi, sedangkan API memperkuat kapasitas dalam membangun dan mengembangkan sistem serta budaya integritas organisasi.

Setelah pelatihan, peserta diharapkan dapat mengedukasi rekan kerja sesuai dengan profil risiko unit masing-masing serta menjalankan dan mengevaluasi rencana aksi penguatan integritas secara berkelanjutan.