Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Niat ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11).
Merespons itu, Gibran tidak secara gamblang mengatakan berniat mundur. Dia hanya mengatakan menghormati semua kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi belakangan ini, khususnya terkait polemik ijazahnya.
"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo menyebut Gibran mengajukan niat mundur ke Prabowo. Niat ia sampaikan dalam pertemuan 2,5 jam dengan Prabowo.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.
Atas niat itu, Pras mengatakan bahwa Prabowo tidak menolak niat itu.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."
Dorongan agar Gibran mengundurkan diri menguat belakangan ini. Dorongan muncul terkait polemik ijazah yang dipakai Gibran untuk mendaftarkan diri jadi wakil presiden.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.