Politik

Habiburokham Jelaskan Tak Dimuatnya Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset

Habiburokham Jelaskan Tak Dimuatnya Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset
Jakarta -

DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan mengenai tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

"Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11/2026).

Komisi III DPR RI, kata Habiburokhman, berterima kasih atas semua kritik itu. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.

"Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan. Karena itu pula kami merasa perlu menjelaskan duduk perkaranya," jelas dia.

Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Dia mengatakan asas yang menjadi jiwa undang-undang ini tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay.

"Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen. Berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap bisa dikejar," ujar dia.

Dia menambahkan bahwa jangkauan UU Perampasan Aset ini melebar. Selain korupsi, kata dia, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.

"Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara. Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," ujar dia.

Habiburokhman mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.

"Suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu kami timbang sungguh- sungguh. Namun, tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang dengan jernih menyarankan sebaliknya," ujar dia.

"Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026. 'Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset', katanya," imbuh Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan bahwa pandangan serupa juga disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC).

Dari kalangan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) meminta pengaturan illicit enrichment dipisahkan dari hukum acara perampasan aset. Sementara itu, Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) menilai pengadopsian ketentuan tersebut bukan kewajiban, melainkan pilihan yang dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

"Peringatan juga datang dari Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan bahwa perampasan aset harus menjadi pelengkap bagi perkara pidana. Illicit enrichment dan Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset, sebab aset tindak pidana pada prinsipnya harus dibuktikan dalam perkara pidana. Rincian seluruh pandangan tersebut kami himpun dalam lampiran keterangan ini," katanya.

Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset merupakan hukum acara yang mengatur proses administratif, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.

"Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," jelasnya.

"Lalu bagaimana dengan pidana mati yang ikut ditegaskan dalam undang-undang ini? Itu bukan kriminalisasi baru. Norma tersebut sudah lama hidup dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadirannya di sini sekadar menegaskan, bukan membentuk delik," imbuhnya.

Habiburokman juga menjelaskan soal hak asasi manusia. Dia mengatakan bahwa hukum melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang.

"Ada pula soal hak asasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta itu dari kejahatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil. Kita juga tak boleh membuka celah bagi oknum yang hendak menyalahgunakan kewenangan. Di berbagai negara, perkara perampasan aset kerap diwarnai pelanggaran oleh aparat penegak hukum, bahkan sampai aset rampasan dipakai untuk kepentingan pribadi," ucap dia.

Berkaca ke Sejumlah Negara

Selain itu, Habiburokman kemudian menyinggung hukum di sejumlah negara. Dia menyebut Italia memberikan pembelajaran yang mahal.

"Negeri itu tidak mengenal illicit enrichment sebagai delik, tetapi memiliki perampasan preventif dalam Kode Antimafia (Decreto Legislativo No. 159/2011) dan perampasan yang diperluas dalam Pasal 240-bis Codice Penale. Keduanya memperhitungkan ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan sah. Pada 25 September 2025, European Court of Human Rights memutus perkara Isaia and Others v. Italy (Application nos. 36551/22, 36926/22, dan 37907/22). Pengadilan HAM Eropa itu menilai bahwa ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan semata tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa aset berasal dari kejahatan. Tanpa pembuktian yang memadai, Italia dinyatakan melanggar Pasal 1 Protokol No. 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak atas harta benda," katanya.

Habiburokhman mengatakan Konvensi internasional pun tidak memaksa. Dia menyebutkan bahwa Pasal 20 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, meminta negara pihak untuk mempertimbangkan pengaturan illicit enrichment, dengan tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya masing-masing ("subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system").

"Amanat itu sudah kami jalankan dengan menimbangnya secara serius, termasuk lewat perbandingan dengan praktik negara lain. Hasil perbandingan itu menarik. Kajian Basel Institute on Governance pada 2021 terhadap legislasi di 103 yurisdiksi mencatat 98 undang-undang yang tergolong illicit enrichment laws. Sebagian besar berada di kawasan Asia-Pasifik (36), Afrika (35), dan Amerika (25). Sebaliknya, banyak negara dengan sistem perampasan aset yang matang, termasuk negara- negara pusat keuangan dunia, memilih tidak menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana. Mereka tetap mampu memulihkan aset hasil kejahatan dengan instrumen lain yang menjaga kaitan antara aset dan tindak pidana asalnya," kata dia.

Habiburokhman menambahkan bahwa Amerika Serikat bersikap tegas sejak meratifikasi Konvensi Inter-Amerika Melawan Korupsi (Inter-American Convention against Corruption/IACAC). Dalam resolusi persetujuan ratifikasi tertanggal 27 Juli 2000, kata dia, Senat Amerika Serikat menyatakan bahwa delik illicit enrichment dalam Pasal IX konvensi itu membebankan pembuktian kepada terdakwa sehingga tidak sejalan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

"Washington hanya bersedia membantu negara lain sepanjang dimungkinkan hukum domestiknya. Sebagai gantinya, Amerika Serikat bertumpu pada perampasan pidana (criminal forfeiture) dan perampasan perdata (civil forfeiture). Bahkan dalam perampasan perdata, pemerintah tetap wajib membuktikan bahwa aset yang hendak dirampas berkaitan dengan tindak pidana," ujar dia.

Dia menyebutkan bahwa Kanada menempuh jalan serupa. Dalam pernyataan pemahaman (statement of understanding) atas Pasal IX IACAC, Ottawa menyatakan bahwa delik tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin Konstitusi Kanada, sehingga tidak akan diterapkan.

"Pemulihan aset di sana berjalan melalui ketentuan hasil kejahatan dalam Criminal Code dan undang-undang perampasan perdata di tingkat provinsi. Provinsi British Columbia memang menambahkan Unexplained Wealth Order ke dalam Civil Forfeiture Act-nya pada 2023. Namun, instrumen itu berupa perintah pengadilan dalam proses perdata yang mewajibkan seseorang menjelaskan asal-usul asetnya, bukan delik pidana, dan pihak yang bersangkutan tetap berhak membantahnya di depan hakim," ucap dia.

Habiburokhman kemudian menyinggung hukum di Portugal. Dia menyebut apa yang terjadi di Portugal mirip dengan di Indonesia.

"Kisah Portugal paling mirip dengan perdebatan kita. Parlemen di Lisbon dua kali mengesahkan kriminalisasi atas kekayaan yang tak sebanding dengan penghasilan sah. Dua kali pula Tribunal Constitucional membatalkannya, lewat Acórdão n.o 179/2012 dan Acórdão n.o 377/2015. Mahkamah menilai rumusan itu tidak jelas melindungi kepentingan hukum apa, tidak cukup pasti merumuskan perbuatan yang dilarang, dan melanggar asas praduga tak bersalah. Portugal lalu berbelok. Kewajiban pejabat publik melaporkan harta diperketat, dan pejabat yang sengaja menyembunyikan hartanya (ocultação intencional de património) diancam pidana melalui Lei n.o 52/2019 sebagaimana diubah dengan Lei n.o 4/2022. Bagi terpidana tindak pidana tertentu, tersedia perampasan yang diperluas (perda alargada) berdasarkan Lei n.o 5/2002. Pola ini sejalan dengan gagasan menjadikan LHKPN sebagai pintu masuk penegakan hukum," katanya.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan Jerman juga tak mengenal illicit enrichment sebagai tindak pidana. Reformasi hukum perampasan aset yang berlaku sejak 2017 memang memperluas ruang perampasan, termasuk perampasan mandiri (selbständige Einziehung) atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tertentu meski pemiliknya tidak dipidana.

"Tetapi perampasan itu tetap mensyaratkan keyakinan hakim bahwa aset berasal dari perbuatan melawan hukum. Ketidakseimbangan antara nilai aset dan penghasilan sah hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan. Kajian Cornelia Körtl dan Imad Chbib dari University of Portsmouth menyimpulkan bahwa rezim tersebut memang mengandung sejumlah unsur illicit enrichment, tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai legislasi illicit enrichment," jelas dia.

Habiburokhman mengatakan ada pelajaran yang bisa diambil dari perbandingan hukum sejumlah negara itu. Negara-negara dengan tradisi negara hukum yang kuat terbukti tetap bisa memulihkan aset hasil kejahatan tanpa memidanakan kekayaan yang tak bisa dijelaskan.

"Selain itu, karena banyak pusat keuangan dunia tidak mengakui illicit enrichment sebagai tindak pidana, sebagaimana dicatat Bank Dunia dalam kajian On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (2012), mengejar aset di luar negeri dengan dasar delik itu justru kerap tersandung dalam bantuan timbal balik masalah pidana. Dengan menautkan perampasan aset pada tindak pidana asal yang dikenal luas, seperti korupsi dan pencucian uang, undang-undang ini lebih mudah dioperasikan untuk memburu aset yang dilarikan ke luar negeri," ujar dia.

"Lagi pula, sistem hukum kita tidak berangkat dari nol. Pasal 37A dan Pasal 38B Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengenal pembuktian terbalik atas harta benda terdakwa. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pun dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan korupsi maupun pencucian uang. Pekerjaan rumah kita bersama adalah memastikan seluruh administrasi ini bekerja sepenuhnya," ucap dia.

Jawab Kritik ICW

Habiburokhman menanggapi kritikan ICW. Menurutnya, Komisi III DPR menghormati setiap pandangan yang ada mengenai Undang-Undang Perampasan Aset ini.

"Tentang tudingan tebang pilih, Komisi III menghormati kebebasan ICW menyampaikan pandangannya. Dengan segala hormat, penilaian itu tidak sejalan dengan rumusan undang- undang. Tak satu pun ketentuan di dalamnya memberi perlakuan istimewa kepada pejabat. Perluasan cakupan pada tindak pidana seperti penipuan berbasis teknologi informasi dan narkotika justru dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang selama ini menjadi korban, bukan untuk menyasar mereka," jelas dia.

Komisi III juga menanggapi pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut roh UU Perampasan Aset menjadi hampa karena tidak memuat ketentuan illicit enrichment.

"Terhadap pandangan Prof. Dr. Mahfud MD bahwa roh undang-undang ini menjadi hampa, kami menyampaikan hormat sekaligus pandangan yang berbeda. Roh undang-undang ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan sampai ke tempat paling tersembunyi, termasuk ketika pelakunya sudah wafat atau buron. Hal itu selama delapan belas tahun belum dapat kita wujudkan," ucap dia.

"Undang-undang ini telah dinantikan selama delapan belas tahun. Komisi III DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelaksanaannya, agar setiap rupiah yang diambil dari rakyat kembali kepada rakyat. Kritik akan selalu kami dengar, dan pengawasan akan selalu kami sambut," pungkasnya.