Politik

Hadiri Acara APRINDO, Menko Pangan Bahas Izin Ritel dan Koperasi Desa

Kemenko Pangan
Foto: dok. Kemenko Pangan
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan kebijakan moratorium perizinan ritel modern di lokasi mana pun.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Acara yang digelar di Bandung, tersebut mengusung tema Ritel Indonesia Maju Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia.

"Sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan petani, nelayan, produsen, industri, UMKM, hingga konsumen, agar produk dalam negeri memiliki akses pasar yang lebih luas," ujar Zulhas pada keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).

Selain itu, perusahaan ritel terus didorong untuk menjadi mitra strategis bagi UMKM. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembinaan pemasok, pendampingan, peningkatan standar mutu, dan perluasan jaringan pemasaran.

Produk dalam negeri juga perlu terus didorong agar semakin berdaya saing. Hal ini dicapai dengan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas, kontinuitas pasokan, kemasan, pelabelan, dan ketertelusuran.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong kolaborasi yang erat antara ritel modern dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Terkait fasilitas tersebut, Menko Pangan menegaskan bahwa KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern.

KDKMP diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang menjadi saluran utama untuk distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis. Koperasi ini juga berfungsi sebagai roda penggerak program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyaluran bantuan pemerintah.

KDKMP diharapkan mampu menjadi offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat desa setempat. Melalui pendekatan ini, koperasi dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka akses pasar bagi produk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

"Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ritel untuk memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir," pungkas Zulhas.

Langkah sinergis ini dinilai penting karena kemajuan sektor ritel tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah gerai dan transaksi. Lebih dari itu, kemajuan ini juga dilihat dari semakin kuatnya produsen lokal, meluasnya pasar UMKM, terjaganya keterjangkauan pangan, dan meningkatnya daya saing produk Indonesia.