JAKARTA -- Penyelesaian konflik Israel-Palestina dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan solusi dua negara (two-state solution). Akar persoalan berupa kolonisasi dan penjajahan serta pemenuhan hak-hak rakyat Palestina perlu menjadi perhatian utama dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Gustika Jusuf Hatta mengatakan, perspektif generasi saat ini dalam melihat konflik Israel-Palestina mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya pembahasan lebih banyak didominasi perspektif agama dan solusi dua negara, kini diskusi mulai mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, yakni kolonisasi sebagai sumber konflik.
“Kalau dulu memang mengatakan sebagai solusi, sekarang melihat bahwa faktanya sebenarnya akarnya adalah kolonisasi,” kata Gustika dalam acara Art & Resilience 2026: Sumud of Palestine di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia berpandangan, perubahan perspektif tersebut perlu diikuti dengan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif. Sebab, persoalan Palestina tidak semata-mata berkaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan sebuah negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakatnya untuk menentukan masa depannya sendiri.
Gustika menilai, pengakuan terhadap negara Palestina (recognition of state) tidak serta-merta sama dengan pengakuan terhadap hak suatu bangsa (nation). Oleh karena itu, masyarakat Palestina harus diberikan ruang untuk menentukan bentuk penyelesaian yang mereka kehendaki, termasuk apakah melalui sistem dua negara atau pendekatan lainnya.
“Apakah mereka itu mau berada dalam sistem two states? Itu menurut saya mereka berhak untuk berpendapat. Berhak untuk mempertahankan kalau misalnya yang mereka inginkan adalah perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan,” ujar Gustika.
Kepentingan manusia dinilai semestinya ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan keberlangsungan negara maupun status quo politik. Diskursus internasional juga dinilai perlu berkembang dengan menempatkan keselamatan dan hak masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian konflik.
“Kita tidak boleh menempatkan preservation of state atau keberlangsungan negara di atas kepentingan manusia dan para korban,” terangnya.
Gustika juga menyoroti kecenderungan penyelesaian konflik yang terlalu berorientasi pada kepentingan politik dan keamanan negara. Padahal, keberadaan suatu negara maupun pengaturan politik tertentu belum tentu secara otomatis menjamin keamanan masyarakat yang terdampak konflik.
Dia menilai, jika penyelesaian hanya berfokus pada pendekatan yang mempertahankan kondisi saat ini, berbagai persoalan mendasar justru berisiko terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pendekatan yang selama ini digunakan agar penyelesaian konflik tidak sekadar mempertahankan status quo.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya peran masyarakat Palestina dalam menentukan arah penyelesaian konflik. Keputusan mengenai masa depan Palestina, menurutnya, tidak semestinya hanya ditentukan oleh para pemegang kekuasaan berdasarkan pertimbangan politik internasional maupun keamanan nasional.
Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, dia juga menyinggung prinsip bebas aktif. Menurut hematnya, sikap Indonesia tidak seharusnya berhenti pada posisi netral, tetapi perlu disertai evaluasi terhadap perkembangan situasi dan efektivitas resolusi internasional dalam merespons persoalan yang terus berubah.