Politik

Hati-hati, Penertiban Kawasan Hutan Versus Warga yang Dijadikan Tameng

Hati-hati, Penertiban Kawasan Hutan Versus Warga yang Dijadikan Tameng

Hutan bisa hilang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Upah seorang buruh bisa hilang dalam sehari. Ketika kawasan hutan ditertibkan, dua perkara itu tiba-tiba bertemu.

Negara sedang menghentikan kegiatan yang menurut temuannya melanggar aturan. Di rumah seorang buruh, keputusan yang sama sampai sebagai pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Besok pagi masih berangkat kerja atau tidak?

Saya memikirkan pertanyaan itu ketika membaca kabar penertiban kawasan hutan di Riau. Di Kuantan Singingi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengambil alih pabrik dan kebun PT Gemilang Sawit Lestari dalam penertiban yang mencakup 42 hektare.

Menurut Satgas, pabrik itu terindikasi membeli dan mengolah sawit dari perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Dalam tindakan tersendiri, Menteri Kehutanan mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper yang mencakup sekitar 338.536 hektare.

Di areal kerja itu, Satgas menyebut antara lain kebakaran gambut berulang, keberadaan kebun sawit, bukaan tambang tanpa izin, dan gangguan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Siapa yang bertanggung jawab atas tiap temuan itu harus ditelusuri sampai jelas.

Ketika menanggapi pemberitaan itu, PT RAPP menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi. Perusahaan mengatakan bahwa bersama Grup APRIL mereka mempekerjakan lebih dari 41 ribu orang.

Angka itu menggambarkan skala tenaga kerja yang disebut perusahaan. Untuk mengetahui akibat pencabutan izin, pemerintah masih harus mendatangi tempat-tempat yang selama ini hidup dari kegiatan tersebut. Di situlah bisa diketahui siapa yang tetap bekerja, siapa yang kehilangan penghasilan, dan siapa yang bahkan belum menerima upah terakhirnya.

Orang mengambil pekerjaan dari kemungkinan yang tersedia di hadapannya. Seorang buruh panen bisa bertahun-tahun bekerja tanpa pernah melihat peta kawasan hutan.

Seorang sopir bisa mencicil truk dari ongkos mengangkut hasil kebun tanpa ikut menentukan dari mana barang itu dibeli.

Lama-kelamaan, dari pekerjaan itulah mereka membayar sekolah anak, berutang di warung, dan membuat rencana hidup. Ketika kegiatan dihentikan, semua keputusan yang sudah telanjur mereka buat ikut terkena akibatnya.

Di situlah saya melihat bahaya ketika kecemasan warga dipakai sebagai alat tawar. Orang yang selama ini hanya diminta datang bekerja bisa tiba-tiba diminta berdiri paling depan untuk mempertahankan usaha.

Coba bayangkan apa yang didengar seorang buruh bila seseorang berkata bahwa ia akan kehilangan pekerjaan jika pemeriksaan diteruskan. Ia mungkin tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang sedang diperiksa.

Ia tahu persis kapan uang belanja di rumah akan habis. Pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan pengetahuan yang sangat pribadi itu untuk menekan pemerintah.

Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan. Keduanya perlu dikerjakan dengan sabar.