Politik

Indonesia Harus Lebih Aktif Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Indonesia Harus Lebih Aktif Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

JAKARTA -- Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Gustika Jusuf-Hatta menyampaikan, perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina harus terus dilakukan melalui berbagai jalur, baik gerakan internasional maupun upaya pemulihan hak-hak masyarakat Palestina. Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan lebih aktif dalam penyelesaian konflik tersebut.

Gustika mengatakan, perjuangan melawan penindasan tidak selalu harus dimaknai dengan mengangkat senjata. Salah satu bentuk perjuangan yang dapat dilakukan adalah mendorong kemerdekaan Palestina melalui berbagai mekanisme diplomasi dan gerakan internasional.

 “Dalam konteks ini, memerangi bukan berarti harus mengangkat senjata. Bagi saya, salah satu bentuknya adalah memperjuangkan Palestina yang merdeka,” kata Gustika dalam acara Art & Resilience 2026: Sumud of Palestine di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (20/11/2026). 

 Gustika menekankan, perjuangan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Prinsip bebas berarti Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap sendiri tanpa harus mengikuti kepentingan atau keinginan negara-negara lain.

 Ia juga mengingatkan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi landasan Indonesia dalam menyikapi persoalan Palestina.

 “Kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itulah yang harus kita perjuangkan,” tegasnya. 

 Gustika berpandangan, di tengah situasi genosida yang berlangsung di Palestina, upaya mewujudkan perdamaian dunia tidak bisa dilepaskan dari penegakan keadilan terhadap pihak-pihak yang melakukan penindasan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia dapat meningkatkan keterlibatan dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina.

“Saya berharap ke depannya Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, bisa lebih aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Gustika menilai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga perlu diwujudkan melalui komitmen Indonesia terhadap instrumen hukum internasional. Dia menyinggung pentingnya ratifikasi Genocide Convention dan Rome Statute sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan internasional.

Menurutnya, perjuangan untuk Palestina tidak seharusnya dipandang bertentangan dengan upaya menyelesaikan persoalan di dalam negeri. Kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan karena berangkat dari prinsip yang sama mengenai keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia.

Terkait gagasan one-state solution atau solusi satu negara bagi konflik Israel-Palestina, Gustika mengakui gagasan tersebut masih terasa seperti sesuatu yang sulit diwujudkan pada zamannya. Meski demikian, dia berharap solusi tersebut suatu saat dapat tercapai.

“Saya merasa bahwa one-state solution merupakan sesuatu yang masih menjadi delusi pada zaman saya. Namun, saya berharap suatu hari nanti hal tersebut bisa benar-benar tercapai,” ujarnya.

Gustika mengakui, penerapan instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma juga menghadapi tantangan tersendiri. Dia tidak menampik proses penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan perang membutuhkan waktu dan tidak seluruh mekanisme dapat berjalan efektif dalam waktu dekat.

Kendati demikian, berbagai tantangan tersebut tidak boleh membuat perjuangan untuk kemerdekaan Palestina terhenti. Dia menekankan pentingnya menjaga harapan sekaligus terus mengupayakan terwujudnya hak masyarakat Palestina untuk merdeka.