:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5375912/original/054960200_1759986284-Mantan_Ajudan_Prabowo_Ahrie_Sonta_naik_pangkat_Brigjen_Pol.jpeg)
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi Hukum Irjen Pol Nasution (ASN) diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat dari Kepolisian, sebagai buntut kasus .
Merespons putusan tersebut, Ahrie mengajukan permohonan banding. Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny Eddizon Isir.
Dia menambahkan, pengajuan banding tersebut nantinya akan diperiksa melalui mekanisme yang ada oleh Komisi pada tingkat banding.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," sambungnya.
Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pemecatan Ahrie diambil dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,”
Polri menilai perbuatan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta merupakan tindakan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Sebelumnya Ahrie bersama tiga jenderal Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta berperan sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Dia diduga menggunakan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi Polri secara ilegal.
"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Johnny Eddizon Isir.
Atas perbuatannya, Ahrie Sonta disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan," pungkasnya.