JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Pembatasan penggunaan air tanah nantinya akan diterapkan secara bertahap, mengikuti perluasan jaringan perpipaan air bersih.
Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Nelson, mengatakan pengendalian penggunaan air tanah tidak bisa hanya dilakukan melalui larangan. Pemerintah harus terlebih dahulu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber air bersih alternatif.
“Memang semuanya itu tidak bisa pemerintah serta-merta melarang karena pemerintah juga punya tugas bagaimana menyiapkannya. Saat ini kita bekerja sama dengan PAM JAYA yang mendapatkan penugasan pelayanan 100 persen jaringan perpipaan,” kata Nelson di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Nelson mengungkapkan, rancangan pergub baru masih dalam proses harmonisasi bersama Biro Hukum. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang menetapkan zona bebas air tanah, regulasi baru akan mengatur pembatasan secara bertahap berdasarkan wilayah yang telah terjangkau jaringan perpipaan.
“Kita tidak lagi menyebutkan zona. Namun, pengaturannya dibuat secara bertahap, misalnya tahun ini area mana dan tahun berikutnya area mana. Ini sangat berkaitan dengan komitmen PAM Jaya dalam tahapan pelayanan jaringan perpipaan,” kata dia.
Menurut Nelson, pengendalian eksploitasi air tanah penting untuk menekan laju penurunan muka tanah (land subsidence), terutama di kawasan pesisir dan Jakarta Utara. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada perluasan jaringan perpipaan dan kesediaan masyarakat beralih menggunakan air PAM Jaya.
Terkait mekanisme penghargaan dan sanksi bagi pengguna air tanah, Nelson menyebut kewenangan tersebut berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia mengakui mekanisme penerapan sanksi maupun penghargaan belum terlihat jelas.
“Jadi, kita hanya sebagian sebagai pengendali nantinya. Sampai saat ini, mekanisme reward and punishment menurut saya belum terlalu terlihat,” kata dia.
Sementara itu, Presidium Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M), Rio A Putra, menilai penerapan Pergub Nomor 93 Tahun 2021 belum menunjukkan kemajuan signifikan sejak mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2023. Padahal, penggunaan air tanah secara berlebihan telah berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta.
“Kalau kita melihat daratan di pesisir utara Jakarta dengan wilayah daratan maka sesungguhnya alarm bahaya itu sudah berbunyi. Sebab, tinggi muka air laut sudah lebih tinggi dari daratan,” kata Rio.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, juga menilai Pergub Zona Bebas Air Tanah perlu direvisi agar sesuai dengan kondisi terkini. Menurut dia, pembatasan penggunaan air tanah harus mempertimbangkan kesiapan jaringan perpipaan sehingga tidak menyulitkan masyarakat.
“Upaya mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan laju penurunan muka tanah di Jakarta harus dibarengi dengan ketersediaan layanan air perpipaan yang memadai,” kata Ali.
Ali menilai sasaran kebijakan juga perlu diperluas. Penggunaan air tanah dalam jumlah besar tidak hanya terjadi di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan apartemen, tetapi juga pada sejumlah kegiatan usaha, seperti laundry dan pencucian kendaraan bermotor, hingga fasilitas tempat ibadah.
“Jadi tidak bisa serta-merta sasaran kebijakan hanya gedung-gedung. Harus seimbang juga. Usaha laundry, cuci motor, maupun tempat-tempat ibadah juga perlu diperhatikan karena mereka menggunakan air tanah,” kata dia.
Di sisi lain, Senior Manager and Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza, mengatakan pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mendorong masyarakat beralih dari air tanah ke air perpipaan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah pemeriksaan kualitas air tanah menggunakan fasilitas laboratorium bergerak atau mobile laboratory.
Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengetahui kualitas air tanah yang selama ini digunakan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya beralih ke layanan air perpipaan.
“Di beberapa wilayah, pendekatannya sedikit berbeda. Untuk wilayah yang dianggap kualitas air tanahnya masih baik, kita perlu melakukan sosialisasi dari sisi kesehatan. Melalui penggunaan mobile lab, masyarakat juga bisa mengecek bagaimana kualitas air tanahnya,” kata Gatra.
Gatra menambahkan, peralihan pelanggan korporasi, seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, masih menghadapi tantangan. Sebagian pelanggan masih menunggu ketersediaan jaringan perpipaan dan kapasitas produksi air bersih yang memadai.
“Harapannya, dari hulu sampai hilir memang harus kita penuhi dulu. Dari hulunya melalui penambahan kapasitas produksi dan penambahan jaringan pipa. Ini yang nantinya membuat kami meyakini pelanggan korporat juga mau berpindah, tetapi memang masih menunggu momentum sampai PAM Jaya benar-benar bisa masuk ke wilayah tersebut,” ujarnya.