JAKARTA -- Hak menyatakan pendapat (HMP) menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam kondisi tertentu, penggunaan hak tersebut dapat menjadi pintu masuk proses pemberhentian atau pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan HMP. Usulan tersebut mencuat di tengah bergulirnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Namun, dia menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, pimpinan DPR akan mengumpulkan dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi serta komisi sebelum menentukan langkah terkait aspirasi pemakzulan terhadap Wapres Gibran. Berbagai masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR, diakui Puan, telah diterima selama masa reses. Pimpinan DPR terlebih dahulu mendengarkan laporan tersebut sebelum memutuskan tindak lanjutnya.
Puan mengatakan, pimpinan DPR selanjutnya akan memproses berbagai masukan tersebut untuk menentukan langkah berikutnya. "Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," ujarnya.