Liputan6.com, Jakarta - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) kini bisa digelar secara virtual atau melalui sambungan daring. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," tulis dalam draft tersebut.
Perpol tersebut ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani oleh Jenderal Suyudi Ario Seto.
Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:
Pasal 59
(1) Sidang KKEP dilaksanakan di ruang sidang pada markas Kepolisian, kecuali KKEP menentukan lain.
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan ketua KKEP.
(3) Dalam hal terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, sidang KKEP dilaksanakan.
Pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022, tidak ada opsi sidang digelar daring. Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar.
Jika terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil dua kali secara sah, sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadirannya.
Jenderal Listyo Jalani Sidang Etik Pekan Depan
Aturan baru ini keluar jelang sidang KKEP Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Eks Kapolri itu akan menjalani sidang KKEP pekan depan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang etik Listyo akan dipimpin perwira tinggi (pati). Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri masih menyiapkan susunan majelis yang akan memimpin sidang tersebut.
"Untuk mekanisme pada sidang ya berikutnya. Rekan-rekan, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (18/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, mekanisme susunan majelis tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Tepatnya di Pasal 42 ya, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," ucap dia.
Adapun bunyi pasal tersebut yakni:
Pasal 42
(1) Susunan organisasi KKEP terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil ketua; dan
c. Anggota.
(2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.
(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat terduga pelanggar.
Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka pati yang dapat memimpin jalannya sidang minimal berpangkat Irjen Pol dan paling tinggi setara Jenderal, baik menjadi ketua, wakil ketua, maupun anggota majelis.