Politik

Komisi III DPR Finalisasi RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Finalisasi RUU Perampasan Aset

Liputan6.com, Jakarta - memfinalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menuntaskan penyelarasan materi sebelum hasilnya dibahas kembali di tingkat Panitia Kerja (Panja).

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan, Timus dan Timsin telah merumuskan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta menyisir bagian penjelasan RUU.

“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja,” kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam prosesnya, Timus dan Timsin melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan untuk menyelaraskan tata bahasa serta memastikan naskah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mereka juga memperbaiki redaksi, termasuk penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, penomoran, dan sistematika. Penyelarasan dilakukan terhadap pasal dan rujukannya agar tidak menimbulkan pertentangan, perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antar pasal.

Soedeson menyampaikan, nomenklatur RUU juga telah disepakati berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

“Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama,” ujarnya.

Komisi III dijadwalkan menuntaskan pembahasan RUU tersebut pada hari ini. Setelah itu, RUU dapat dibawa ke tahap berikutnya, yakni Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang.