JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya dua jalur pelaksanaan penyadapan di lingkungan Polri, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. Jalur internal tersebut diduga digunakan untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu: perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data," kata Suyudi saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, jalur resmi atau jalur A dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Proses penyadapan melalui jalur ini harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart. Selanjutnya, dilakukan verifikasi serta persetujuan secara berjenjang sebelum tim Technical Supporting Unit (TSU) melaksanakan provisioning.
Sementara itu, jalur B atau jalur internal atensi diduga berjalan tanpa prosedur administrasi dan persetujuan hukum sebagaimana jalur resmi. Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui pesan WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP.
"Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP dilanjutkan dengan analis persetujuan internal dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," kata Suyudi.
Adapun dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya, perintah disampaikan kepada operator secara lisan atau melalui grup WhatsApp (WA).
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," katanya.
Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi itu diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.