Oleh karena itu pernyataan terdakwa mengenai adanya pemaksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa unsur tersebut tidak diuraikan dalam surat dakwaan
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Husin Madya meminta agar majelis hakim menolak perlawanan terdakwa Silmy Karim dalam kasus pemerasan dan gratifikasi karena dakwaan telah memenuhi syarat.
"Kami memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Silmy Karim," ucap JPU saat membacakan tanggapan terhadap perlawanan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa.
Maka dari itu, JPU berharap sidang pemeriksaan perkara pidana terhadap Silmy dapat dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan dimaksud.
JPU menegaskan salah satu unsur yang memperlihatkan surat dakwaan memenuhi syarat, yakni surat dakwaan kesatu yang telah menguraikan mekanisme bentuk pemaksaan permintaan uang yang dilakukan Silmy, yaitu permohonan dokumen keimigrasian yang diduga ditunda dan pembayaran 'uang klik' atau 'uang loket' diminta agar proses pelayanan dilanjutkan atau diselesaikan.
Selain itu, menurut JPU, dakwaan juga telah menguraikan keadaan pemohon atau biro jasa yang menghadapi risiko keterlambatan termasuk risiko overstay atau kelebihan tinggal bagi warga negara asing.
Dikatakan bahwa hal tersebut telah menjelaskan cara yang didakwakan sebagai sarana untuk meminta atau memperoleh pembayaran tidak resmi.
"Penuntut umum telah menyatakan bahwa setiap keterlambatan pelayanan otomatis merupakan pemaksaan," tutur JPU.
Pernyataan itu menanggapi perlawanan Silmy, yang salah satunya menyebut surat dakwaan hanya memaparkan bahwa Silmy mengetahui dan membiarkan, tetapi tidak menguraikan perbuatannya memaksa untuk meminta uang.
Maka dari itu, JPU melanjutkan, yang harus dibuktikan apakah penundaan tersebut digunakan sebagai sarana untuk memaksa pemberian sesuatu, sebagaimana didakwakan.
Namun, hal bahwa Silmy mengetahui, memerintahkan, turut serta, atau mempunyai hubungan dengan mekanisme tersebut, kata JPU, merupakan persoalan pembuktian.
"Oleh karena itu pernyataan terdakwa mengenai adanya pemaksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa unsur tersebut tidak diuraikan dalam surat dakwaan," ungkap JPU menambahkan.
Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.
Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).
Perbuatan Silmy dilakukan bersama-sama dengan mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.
Selanjutnya, bersama dengan mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.
Dari tindakan pemerasan, para terdakwa diduga menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda, yakni Silmy Rp1,2 miliar; Saffar Rp500 juta; Jaya Rp6,53 miliar; Tessar Rp2,88 miliar; Bagus Rp4,25 miliar; Obin sebesar Rp50,97 miliar; serta Juniadi Rp16,31 miliar.
Sementara, gratifikasi yang diterima Silmy meliputi uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy Rp31,38 miliar.
Atas perbuatannya, eks Wamen Imipas itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.