REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BIMA, – Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dipastikan kembali memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Jalan sebesar Rp2,28 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Alokasi ini menjadi angin segar setelah daerah tersebut absen menerima dana serupa selama tiga tahun terakhir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, Didi Fahdiansyah, mengonfirmasi bahwa pihaknya terakhir kali menerima DAK bidang jalan pada tahun 2023 dengan nilai Rp14,21 miliar untuk penanganan empat ruas jalan. Setelah itu, aliran dana dari pemerintah pusat terhenti.
Penyebab Vakumnya DAK Jalan
Pada tahun 2024, Kota Bima tidak mendapatkan alokasi DAK karena nilai kemantapan jalan di daerah tersebut tercatat melebihi 70 persen. Kondisi ini secara otomatis membuat daerah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan berdasarkan skema yang berlaku.
"Untuk DAK Bidang Jalan Tahun 2024, Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima tidak mendapatkan alokasi DAK disebabkan nilai kemantapan jalan Kota Bima melebihi 70 persen," jelas Didi.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPR berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram dan PFID Kementerian PUPR. Berdasarkan masukan yang diterima, pemerintah kota mengambil langkah strategis dengan melakukan perubahan keputusan wali kota mengenai status ruas jalan.
Perubahan itu ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bima Nomor 100.3.3.3/428/V/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota Bima pada 22 Mei 2024. Hasilnya, nilai kemantapan jalan Kota Bima terkoreksi menjadi 61,43 persen, sehingga membuka kembali peluang untuk memperoleh alokasi DAK.
Harapan yang Kandas di 2025 dan 2026
Harapan sempat muncul ketika pada Oktober 2024, Kota Bima mendapatkan alokasi DAK bidang jalan untuk RAPBN 2025 senilai Rp26,53 miliar yang direncanakan untuk menangani lima ruas jalan. Namun, anggaran tersebut akhirnya ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
Penarikan itu merupakan imbas dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini menghapus alokasi DAK bidang jalan di berbagai daerah, termasuk Kota Bima.
Tahun 2026, Kota Bima kembali gigit jari. Alokasi DAK bidang jalan hanya diberikan kepada sejumlah daerah tertentu di tengah berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran.
Proses Mendapatkan Alokasi 2027
Untuk Tahun Anggaran 2027, Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima kembali mengajukan usulan. Prosesnya meliputi tahapan verifikasi data teknis pada Maret hingga Mei 2026, penginputan dalam aplikasi KRISNA DAK, serta penilaian rencana kegiatan usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan.
"Setelah melalui proses verifikasi data teknis, penginputan di aplikasi KRISNA DAK, serta penilaian rencana kegiatan usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2027, Kota Bima kembali memperoleh alokasi sebesar Rp2.286.785.000," ujar Didi.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.