Politik

Kadin usulkan dana cadangan pesangon dikelola lembaga yang sudah ada

Kadin usulkan dana cadangan pesangon dikelola lembaga yang sudah ada

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pengelolaan dana cadangan pesangon memanfaatkan lembaga yang sudah ada agar tidak tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan pemanfaatan lembaga yang telah beroperasi sebelum menentukan institusi pengelola dana cadangan pesangon.

"Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?" kata Sarman seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemanfaatan lembaga yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan jaminan sosial dapat menjadi salah satu pilihan pemerintah dalam merancang mekanisme dana cadangan pesangon.

Sarman juga mengusulkan kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pengelola dana tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai kelembagaan dan tata cara pengelolaannya.

"Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih," ujarnya.

Ia menjelaskan dunia usaha saat ini telah mengikuti sejumlah program jaminan sosial, antara lain Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Karena itu, Kadin mengharapkan ketentuan dana cadangan pesangon dirancang secara terkoordinasi agar kewajiban baru tersebut tidak menimbulkan beban berlapis bagi perusahaan.

Sarman mengatakan pelaku usaha juga masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai mekanisme penyetoran, besaran kewajiban, serta lembaga yang nantinya mengelola dana tersebut.

"Ya, kami kan memang menunggu sosialisasi. Kami juga sedang menunggu juga adanya apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri," katanya.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui Pasal 253 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan tersebut mengatur pengelolaan dana oleh lembaga pemerintah dan mengecualikan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dari kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon.

Adapun JKP yang telah berjalan melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan kepada pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan.

Program itu berbeda dari dana cadangan pesangon yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana pembayaran hak pesangon pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon dan masih menyiapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pengelolaan serta kewajiban perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Selasa (17/11), menyampaikan bahwa penyusunan aturan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan perusahaan.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mendukung pembentukan dana cadangan pesangon untuk memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.

KSPI juga mengusulkan agar besaran iuran ditentukan melalui kajian aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah sehingga pengusaha dapat mempersiapkan kewajiban pesangon secara bertahap.