Belum, belum (penetapan tersangka, red,). Masih dalam proses
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyebut belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan makar terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
“Belum, belum (penetapan tersangka, red,). Masih dalam proses,” katanya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Kapolri mengatakan bahwa penyidik dalam tim khusus yang diketuai Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, tengah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi.
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” imbuhnya.
Terkait penanganan kasus dugaan makar, Polri tercatat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.
Menurut situs https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker yang diakses pada Selasa sore, Kejaksaan mencatat SPDP tersebut dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/ Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
Dalam SPDP, terdapat beberapa pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023; Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023; Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2026.
Dari pasal-pasal tersebut, diketahui terdapat dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar, yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
Adapun dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.