Mabes Polri masih mendalami kemungkinan adanya end user selain Jenderal di kasus ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Kemenko Polkam, Selasa (17/11).
Di sisi lain, Isir mengatakan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan juga telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
Melalui peningkatan status perkara tersebut, artinya Bareskrim Polri telah menemukan unsur tindak pidana terkait makar dalam kasus itu.
"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," jelasnya.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Dalam kasus ini Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Sementara Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.