Tim penyidik menggeledah rumah perempuan berinisial EK di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Sabtu (21/11) dini hari.
Penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Penyidik juga sudah menggeledah rumah dinas Bupati Kupang, di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Perempuan berinisial EK disebut sebagai pihak yang mengantar korban RWM bersama dengan perempuan berinisial LS ke rumah dinas Bupati Kupang dengan iming-iming diberi pekerjaan di salah satu perusahaan daerah.
Saat itu korban RWM berboncengan sepeda motor dengan EK, sedangkan LS mengendarai motor sendiri. Mereka tiba bersamaan di rumah dinas bupati.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, belasan polisi tiba di rumah EK sekitar pukul 02.37 WITA.
Berselang satu jam kemudian, dua perempuan yang mengaku sebagai keluarga dari EK menemui petugas.
Menurut perempuan tersebut EK tidak berada di tempat. Hanya seorang anak perempuan saja yang tinggal sendirian di rumah tersebut.
"EK tidak ada pak, dia tidak ada," ujarnya.
Pintu gerbang akhirnya dibuka dan belasan polisi langsung masuk ke dalam rumah EK untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat.
Penggeledahan baru berjalan pukul.03.30 WITA. Selama hampir satu jam melakukan penggeledahan, polisi tidak menemukan bukti apapun.
Sebelumnya dalam penggeledahan di rumah dinas Bupati Kupang, polisi menyita kasus busa, dua bantal, satu kaos warna putih, dan satu botol minyak kayu putih dari dalam kamar Yosef Lede.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra membenarkan penggeledahan di rumah dinas Bupati Kupang dan perempuan berinisial EK.
"Iya memang ada kegiatan (penggeledahan) oleh tim.penyidik," ujar Henry saat dikonfirmasi.
Bupati Kupang, Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM.
Laporan tersebut teregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 Nopember 2026. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.