Politik

Kasus 'Tenun Tonic', PAN: RUU Perampasan Aset Bakal Pulihkan Hak Korban

Kasus 'Tenun Tonic', PAN: RUU Perampasan Aset Bakal Pulihkan Hak Korban
Jakarta -

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi III DPR, Endang Agustina, mengaku prihatin atas kasus dugaan penipuan 'Tenun Tonic' yang viral di media sosial. Dia menyoroti kasus penipuan yang merugikan korban hingga miliaran masih berulang terjadi.

"Ya saya lihat kasus ini ramai di medsos. Saya pribadi sungguh prihatin dengan para korban yang telah menggantungkan pendapatan di Tenun Tonic ini justru malah dirugikan, ditipu, bahkan total kerugiannya mencapai ratusan miliar," kata Endang kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

"Case-case seperti ini bukan sekali ini terjadi, jelas pelaku sengaja menyasar kelompok yang rentan secara ekonomi untuk kemudian dimanipulasi demi keuntungan pribadi, bahkan dengan cara melakukan tindak pidana," imbuhnya.

Endang mendukung Kapolda Metro Jaya dan jajaran untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dia mendesak pelaku segera ditangkap.

"Saya mendukung Pak Kapolda Metro dan jajaran untuk mengusut tuntas kasus ini. Pelaku harus ditangkap. Kasus ini harus menjadi perhatian bagi aparat untuk segera ditangani demi keberpihakan kepada para korban," ujarnya.

Lebih lanjut, Endang menyinggung Komisi III DPR akan merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam waktu dekat. Produk hukum itu, sebut dia, bakal memulihkan hak korban dalam tindak pidana termasuk penipuan.

"Kami di Komisi III DPR juga sudah membahas RUU Perampasan Aset yang dapat memulihkan hak korban. RUU ini akan disahkan dalam waktu dekat sehingga akan bisa mengembalikan hak korban pada kasus penipuan," ujar Endang.

Serupa dengan Endang, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan berharap RUU tersebut bisa disahkan pada rapat paripurna Kamis besok. Hinca menyinggung RUU Perampasan Aset sebagai produk hukum yang dapat memulihkan hak korban penipuan.

"Tangkap segera. Ini sudah sangat serius kami bahas di RUU Perampasan Aset. Hari ini kami finalkan RUU Perampasan Aset di Komisi III dan besok kami upayakan paripurna," kata Hinca kepada wartawan, Rabu (18/11).

Anggota Komisi III DPR sekaligus Kapoksi Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).Anggota Komisi III DPR sekaligus Kapoksi Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan. (Anggi Muliawati/detikcom)

Hinca menerangkan hal itu merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf f dalam draf terbaru RUU. Dalam pasal itu disebutkan bahwa perampasan aset juga dilakukan terhadap pelaku tindak pidana selain korupsi, salah satunya penipuan.

Adapun berikut bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf f dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset yang disampaikan Hinca.

Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:

a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
c. tindak pidana penyelundupan manusia;
d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya;
e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunąkan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Kasus 'Tenun Tonic'

Diketahui, puluhan orang melapor ke polisi setelah menjadi korban penipuan dengan modus investasi syal rajut 'Tenun Tonic'. Para korban sempat menggeruduk ruko di Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), yang disebut-sebut milik Tenun Tonic.

Dari postingan yang beredar, para korban menggeruduk masuk ke ruko tersebut. Di lokasi juga terlihat petugas kepolisian yang mencoba menenangkan agar situasi kondusif. Tampak beberapa orang menutupi wajahnya saat didatangi para korban.

"Benar, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/8754/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 16 November 2026, dengan pelapor RW (25), bersama 95 orang lainnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (17/11).

Dari narasi yang beredar, ditaksir kerugian mencapai Rp 200 miliar. Polda Metro Jaya masih mendalami kerugian pasti yang dialami para korban.

"Nilai kerugian yang dilaporkan sebesar Rp 1,9 miliar. Adapun informasi mengenai dugaan kerugian mencapai Rp 200 miliar masih perlu didalami, termasuk kemungkinan adanya korban lain yang belum tercakup dalam laporan tersebut," tutur Budi.