JAKARTA -- Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih menjadi salah satu tekanan bagi perekonomian nasional. Defisit perdagangan minyak dan gas (migas) yang mencapai 15,77 miliar dolar AS pada semester pertama 2026 menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber energi. Dalam konteks tersebut, kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang energi bersih dinilai berpeluang menekan impor bahan bakar minyak (BBM), menghemat devisa, sekaligus memperkuat industri dalam negeri.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kemitraan kedua negara memiliki nilai strategis karena mencakup pengembangan biodiesel B50, bioetanol, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
"Kerja sama energi Indonesia dan Jepang cukup strategis karena menyentuh salah satu kerentanan ekonomi nasional, yaitu ketergantungan terhadap impor energi," kata Yusuf saat dihubungi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Yusuf, Jepang memiliki keunggulan dalam teknologi, pembiayaan jangka panjang, serta jaringan industri otomotif yang telah berkembang di Indonesia. Kolaborasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi biodiesel, mempercepat pengembangan bioetanol generasi kedua dari limbah pertanian, dan memastikan kesiapan mesin kendaraan menggunakan bahan bakar nabati dengan campuran lebih tinggi.
Dia menjelaskan, pengembangan biodiesel selama ini telah memberikan kontribusi terhadap penghematan devisa. Hingga September 2026, penyerapan biodiesel domestik mencapai 11,92 juta kiloliter. Sementara itu, potensi penghematan devisa bruto sepanjang tahun diperkirakan mencapai 6,37 miliar dolar AS.
Adapun pembangunan PLTS 100 GW diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 51 miliar hingga 78 miliar dolar AS dalam lima tahun. Pengembangan proyek tersebut juga berpotensi menciptakan sekitar 118 ribu lapangan kerja hijau.
"Secara keseluruhan, saya melihat kerja sama ini positif, terutama untuk memperkuat diversifikasi mitra Indonesia di tengah ketidakpastian global," ujarnya.
Guru Besar sekaligus ekonom Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, juga menilai kemitraan Indonesia-Jepang dapat memberikan dampak terhadap penguatan nilai tukar rupiah, penghematan devisa, dan efisiensi anggaran negara. Namun, manfaat tersebut perlu diikuti penguatan kapasitas industri nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi.
"Indonesia punya potensi besar menjadi pusat produksi energi bersih, bukan sekadar pasar," kata Murpin.
Dia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia mengambil peran sebagai pemimpin teknis dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Koordinasi lintas kementerian dan diplomasi ekonomi dengan Jepang juga dinilai diperlukan agar berbagai proyek dapat berjalan secara terintegrasi.
Murpin mengatakan pengembangan B50 dan bioetanol perlu memberikan manfaat langsung bagi petani, antara lain melalui peningkatan produktivitas perkebunan, pengolahan bahan baku, dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Sementara itu, investasi PLTS 100 GW perlu diarahkan untuk memperkuat industri manufaktur komponen, membuka lapangan kerja berkualitas, serta melibatkan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki kapasitas memadai.
Dia juga mengingatkan pentingnya transfer teknologi melalui riset bersama, pengembangan sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi inti. Menurut Murpin, kerja sama dengan Jepang harus menghasilkan peningkatan kemampuan industri nasional, bukan sekadar mengganti ketergantungan impor minyak dengan ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri.
"Jangan mengganti ketergantungan impor minyak dengan ketergantungan impor teknologi. Jepang boleh membawa modal dan teknologi, tetapi ini momentumnya Indonesia harus memperoleh kekuatan industri, devisa bersih dan rakyat yang lebih sejahtera dengan fundamental ekonomi Indonesia yang makin kokoh," tegasnya.
Dari sisi teknologi, peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menilai Indonesia dan Jepang memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki sumber daya bioenergi dan potensi tenaga surya, sedangkan Jepang unggul dalam teknologi rekayasa, efisiensi konversi energi, serta pengembangan sistem kelistrikan modern.
“Indonesia memiliki sumber daya bioenergi melimpah dan potensi tenaga surya yang besar, sedangkan Jepang unggul dalam teknologi rekayasa, efisiensi konversi energi, serta pengembangan sistem kelistrikan modern yang andal,” ungkap Ary.
Menurut Ary, keterlibatan Jepang dapat mempercepat peningkatan kualitas biodiesel B50 melalui riset bahan aditif, pengujian ketahanan mesin, dan pengembangan hydrotreated vegetable oil (HVO) atau green diesel.
Di sektor bioetanol, teknologi enzim dan bioproses Jepang dapat dimanfaatkan untuk mengolah limbah biomassa, seperti tandan kosong kelapa sawit dan ampas tebu, menjadi bahan bakar alternatif. Pemanfaatan bahan baku tersebut juga membuka peluang pengembangan bioetanol tanpa mengganggu ketersediaan komoditas pangan.
Adapun dalam pengembangan PLTS 100 GW, Ary menekankan perlunya teknologi penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS) dan jaringan listrik pintar (smart grid) untuk menjaga stabilitas pasokan listrik. Dia juga melihat peluang pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan dukungan teknologi dan standar keselamatan Jepang.
“Kolaborasi riset, pengembangan teknologi, dan lokalisasi manufaktur komponen utama harus menjadi bagian penting dari kemitraan kedua negara. Dengan pendekatan tersebut, kerja sama Indonesia-Jepang diharapkan tidak hanya mempercepat transisi energi dan menekan impor BBM, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat industri teknologi energi bersih yang mandiri dan memiliki daya saing global,” jelasnya.