Bengkulu (ANTARA) - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengajak masyarakat melihat gagasan mengenai wakil presiden lebih dari satu secara lebih utuh sebagai bagian dari pemikiran tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional.
“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan lewat pesan elektronik yang diterima di Bengkulu, Minggu.
Sultan mengatakan gagasan tersebut muncul dari pemikirannya mengenai kondisi Indonesia sebagai negara dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, ribuan pulau, serta keberagaman suku, budaya, adat istiadat dan persoalan di setiap daerah.
Menurut dia Indonesia juga lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun Indonesia merdeka.
“Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah,” katanya.
Sultan menilai perlu terus dipikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Menurut dia, hal tersebut bukan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan agar dapat saling melengkapi.
Sultan menegaskan gagasan mengenai wakil presiden lebih dari satu belum tentu menjadi jawaban yang paling tepat sehingga perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak.
“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat, belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sultan pembahasan tersebut dapat membuka kemungkinan munculnya pemikiran lain yang dinilai lebih baik. Dia juga mengakui gagasan itu terdengar tidak biasa dan mungkin masih jauh dari sistem yang dikenal saat ini.
"Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut," katanya.
Sultan menilai ruang untuk mendiskusikan gagasan baru diperlukan dalam demokrasi, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya.
Sultan menegaskan bahwa gagasan mengenai wakil presiden lebih dari satu bukan usulan untuk diterapkan saat ini karena sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas," kata Sultan.
Untuk itu, dia meminta gagasan tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat dan menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mencari sensasi.
Sebagai bagian dari generasi yang saat ini dipercaya memimpin salah satu lembaga negara, khususnya lembaga yang membawa aspirasi daerah, Sultan mengatakan dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan republik.
"Boleh jadi gagasan saya belum sempurna. Boleh jadi ada kekurangan. Karena itu saya terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan pemikiran yang lebih baik," katanya.
Sultan mengatakan tujuan utama pemikiran tersebut adalah bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahan semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, dan masa depan yang sama dalam republik.
"Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah wakil presiden," ujar Sultan.