Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait polemik kerja sama publikasi yang belakangan menjadi perhatian publik. KKP menyatakan berbagai masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan komunikasi publik berjalan transparan dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan KKP melalui siaran pers bernomor SP.350/SJ.5/XI/2026 yang diterbitkan pada Selasa (10/11).
Dalam keterangannya, KKP menjelaskan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, terutama terkait pelaksanaan program prioritas.
KKP menyebut strategi komunikasi yang dijalankan selama ini menggunakan berbagai platform. Penyebaran informasi tidak hanya melibatkan influencer atau pemengaruh, tetapi juga media massa, mulai dari media cetak, televisi hingga media digital.
Langkah tersebut diklaim bertujuan memperluas jangkauan informasi pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
Terkait pemilihan mitra komunikasi, KKP menyatakan terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan. Beberapa di antaranya meliputi jumlah pengikut, tingkat interaksi (engagement), jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program KKP yang bersifat nasional. Dengan begitu, informasi mengenai kebijakan dan program kementerian diharapkan bisa menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
KKP juga menjelaskan kerja sama publikasi tidak dilakukan secara langsung dengan setiap kreator konten, melainkan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. KKP menilai setiap kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat interaksi yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam menyampaikan informasi.
Menurut KKP, kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki preferensi berbeda dalam mengonsumsi informasi.
Dengan pendekatan tersebut, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas kementerian diharapkan dapat disampaikan melalui saluran yang lebih relevan sekaligus menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Di tengah perhatian publik terhadap kerja sama publikasi tersebut, KKP menegaskan komitmennya untuk menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel.
"KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku," demikian pernyataan KKP dalam siaran pers tersebut.
Kementerian juga menyatakan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik.
Evaluasi itu diharapkan membuat strategi komunikasi KKP semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.