REPUBLIKA.CO.ID, MAJENE, – Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengimbau para orang tua untuk memperkuat pengawasan gadget anak guna melindungi mereka dari dampak negatif informasi. Imbauan ini disampaikan di tengah tingginya penetrasi internet dan penggunaan gawai di kalangan remaja.
Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Sulbar Muhammad Ridwan Djafar dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, menegaskan bahwa perlindungan anak di era digital menjadi perhatian serius. Hal ini mengemuka dalam kegiatan sekolah internet kelompok informasi masyarakat (Senter KIM) di Kabupaten Majene.
Ridwan menegaskan, pengawasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan mengandalkan aplikasi pemblokir semata. Menurutnya, perlindungan yang paling efektif membutuhkan pendekatan komprehensif yang memadukan penggunaan teknologi, pembuatan aturan keluarga yang konsisten, serta pendampingan langsung dari orang tua.
Pendekatan Teknologi dan Aturan Keluarga
Orang tua dapat membatasi konten negatif dan mengatur penggunaan gawai anak melalui tiga pendekatan utama, yaitu teknologi, aturan keluarga, dan pendampingan. Dari sisi teknologi, orang tua dapat mengaktifkan fitur parental controls pada berbagai perangkat, menggunakan SafeSearch pada mesin pencari, serta mengatur agar instalasi aplikasi dan pembelian digital memerlukan persetujuan khusus.
Selain pembatasan berbasis teknologi, penting pula bagi keluarga untuk membangun kesepakatan bersama terkait waktu penggunaan gawai. Aturan ini mencakup larangan menggunakan perangkat saat makan, belajar, berkumpul bersama keluarga, maupun membawanya ke kamar tidur.
Ridwan juga mengajak orang tua untuk memberikan teladan yang baik dengan tidak terus-menerus bermain ponsel di dekat anak. Membangun komunikasi terbuka juga sangat penting agar anak merasa aman untuk melapor jika menemukan hal yang membuat mereka tidak nyaman di dunia maya.
Lebih lanjut, Ridwan mengingatkan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memberi batasan penggunaan gawai bagi anak. Komitmen ini ditunjukkan melalui surat edaran dinas pendidikan dan kebudayaan tentang pengaturan dan pembatasan penggunaan telepon genggam (handphone) di lingkungan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.