Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang dihadapi perempuan bukan akibat kurangnya kapasitas, melainkan struktur sosial dan kebijakan yang belum adil.
Data terbaru menunjukkan, partisipasi kerja perempuan masih jauh tertinggal dan sebagian besar pekerja perempuan belum terlindungi upah minimum.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2026, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebesar 56,37%, sedangkan laki-laki mencapai 84,16%. Angka tersebut memperlihatkan masih lebarnya jarak keterlibatan perempuan dalam pasar kerja formal.
Kesenjangan tersebut diperparah oleh temuan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang mengolah data Kementerian Ketenagakerjaan serta Sakernas Februari 2025. Hasil analisis menunjukkan sebanyak 67,4 persen pekerja perempuan menerima upah di bawah UMK, lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki yang mencapai 54,7 persen.
"Banyak perempuan harus menghadapi beban ganda. Mereka dituntut produktif di tempat kerja, tetapi pada saat yang sama tetap memikul sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan," ujar Rerie dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Menurut Rerie, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan perempuan, melainkan pada pembagian peran yang belum seimbang, dan kebijakan ekonomi yang belum menghitung kerja perawatan.
Ia merujuk pada kenyataan bahwa perempuan yang bekerja paruh waktu, di rumah atau di sektor jasa, berada pada posisi-posisi yang paling rentan terhadap celah perlindungan upah minimum dan berupah rendah.
Perempuan yang menanggung beban pengasuhan anak, lansia, maupun anggota keluarga sakit kerap dihadapkan pada pilihan sulit antara pendapatan dan perawatan, atau terpaksa menerima upah tidak layak akibat terbatasnya akses ke pekerjaan penuh waktu. Tekanan terhadap pendapatan perempuan tersebut pada akhirnya turut melemahkan ketahanan ekonomi keluarga.
Rerie juga mendorong pemerintah memperkuat data nasional penggunaan waktu dan mengembangkan akun satelit ekonomi perawatan untuk mengukur kontribusi kerja domestik yang tidak dibayar.
Menurutnya, negara juga perlu memperluas akses layanan penitipan anak yang terjangkau, menerapkan cuti pengasuhan bagi ayah secara efektif, serta memperkuat transparansi sistem pengupahan dan penegakan prinsip upah setara untuk pekerjaan yang setara nilainya.
"Kerja perawatan tidak boleh terus menjadi pekerjaan yang tidak terlihat dan dibebankan kepada perempuan. Negara, dunia usaha, partai politik, dan masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara setara," tegas Rerie.