JAKARTA -- Enam saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden RI yang ditangani Bareskrim Polri mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu diajukan di tengah proses penyidikan kasus yang menyedot perhatian publik tersebut.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Ia menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi pada Selasa (10/11/2026).
LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan. Achmadi menegaskan LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.
"LPSK membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum," ujar Achmadi.