Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan satu inisial nama lagi pegawai KPK diduga membocorkan dokumen perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. Boyamin mengatakan satu pegawai ini merupakan pegawai tetap KPK yang berasal dari institusi lain.
"Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS, maka yang berikutnya adalah inisialnya AS. Jadi orang yang ketiga ini adalah AS," ungkap Boyamin kepada wartawan dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
"Nah, TS dan AS ini dulu dari lembaga lain yang sudah mengundurkan diri dan kemudian menjadi pegawai tetap KPK," lanjutnya.
Boyamin menyampaikan ketiganya saat ini sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Rencananya, kata Boyamin, pekan depan Dewas KPK akan mulai melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi terkait tiga pegawai KPK yang dilaporkan ini.
"Terhadap tiga ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dilakukan klarifikasi-klarifikasi terhadap saksi-saksi," jelas Boyamin.
Boyamin juga menyampaikan harapan agar proses di Dewas KPK tidak diintervensi pihak. Menurutnya, saat ini sudah ada anggapan bahwa satu dari ketiga pegawai tersebut dilindungi pimpinan KPK.
"Saya berharap tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut dari pimpinan KPK, karena mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh pimpinan, salah satu pimpinan KPK," ungkap Boyamin.
Boyamin menilai upaya perlindungan akan berdampak pada penanganan perkara. Menurut Boyamin, sudah seharusnya KPK menerapkan zero tolerance bagi pegawai yang melakukan dugaan pelanggaran.
"Dan itu nanti kalau dilindungi berarti ada dugaan saling menyandera. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan dan Dewan Pengawas KPK harus tegas. Zero toleransi terhadap apa-apa dugaan pelanggaran etik maupun perilaku maupun bahkan melanggar yang sifatnya menghalangi penyidikan," imbuhnya.
KPK Usut Pegawai Bocorkan Dokumen
KPK diketahui menemukan indikasi kebocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK mengusut sejumlah pegawainya atas dugaan kebocoran dokumen tersebut.
"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas," ungkap jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (6/11).
Namun Budi tak memerinci siapa saja pihak yang diperiksa. Budi hanya mengatakan pemeriksaan terus berproses. "Masih berproses," jelas Budi.
Selain itu, Budi memastikan penanganan perkara kasus korupsi Kementerian ATR/BPN tetap berjalan. Budi mengatakan penanganan perkara terus menunjukkan kemajuan.
"Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan," kata Budi.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).
Berikut daftar delapan tersangka dalam kasus ini:
1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF);
5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ);
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW);
8. Muhammad Fakhry (MF).