Pabrik-pabriknya membutuhkan listrik yang andal, dan dunia usahanya membutuhkan cara yang lebih cepat dan aman untuk menjangkau pasar. Investasi ini juga harus dibangun agar memberikan manfaat jangka panjang. ADB akan membantu pemerintah menghadirkan
Jakarta (ANTARA) - Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan Asia Tenggara membutuhkan investasi infrastruktur sebesar 7,1 triliun dolar AS hingga 2040.
Berdasarkan laporan berjudul The $7 Trillion Challenge: Building Tomorrow's ASEAN, kebutuhan investasi tersebut guna mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi, serta membangun perekonomian yang terhubung.
“Pertumbuhan Asia Tenggara bergantung pada apa yang akan dibangun selanjutnya,” kata Presiden ADB Masato Kanda di Jakarta, Selasa.
“Pabrik-pabriknya membutuhkan listrik yang andal, dan dunia usahanya membutuhkan cara yang lebih cepat dan aman untuk menjangkau pasar. Investasi ini juga harus dibangun agar memberikan manfaat jangka panjang. ADB akan membantu pemerintah menghadirkan proyek-proyek yang dapat dipercaya investor dan diandalkan masyarakat,” tambahnya.
Laporan ADB memperkirakan kebutuhan infrastruktur tahunan Asia Tenggara sebesar 476 miliar dolar AS pada periode 2026-2040, setara dengan 8,7 persen produk domestik bruto (PDB) kawasan.
Kajian itu mencerminkan meningkatnya permintaan kawasan akan infrastruktur modern seiring perekonomiannya yang terus tumbuh, mengalami urbanisasi, serta semakin terhubung secara digital dan berorientasi pada sektor jasa.
Saat ini, investasi pemerintah hanya akan memenuhi 45 persen dari kebutuhan tersebut, sehingga menyisakan kesenjangan pembiayaan yang diperkirakan mencapai 264 miliar dolar AS per tahun.
Sektor ketenagalistrikan dan transportasi mencakup 85 persen dari kebutuhan infrastruktur kawasan, masing-masing memerlukan 3,6 triliun dolar AS dan 2,5 triliun dolar AS.
Investasi ketenagalistrikan harus memperluas pembangkitan, transmisi, dan penyimpanan listrik, termasuk interkoneksi lintas batas dalam kerangka Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid) guna memperkuat ketahanan energi.
Masato Kanda menerangkan inisiatif Jaringan Listrik Pan-Asia (Pan-Asia Power Grid Initiative) ADB, yang diluncurkan pada bulan Mei, akan memperluas perdagangan listrik dan konektivitas lintas batas di seluruh Asia dan Pasifik dengan berlandaskan pada ASEAN Power Grid.
Ia menuturkan, jalan raya tetap menjadi kebutuhan investasi transportasi terbesar, yakni hampir 2 triliun dolar AS, sementara perkeretaapian dan bandar udara termasuk kebutuhan yang tumbuh paling pesat.
Jaringan transportasi terpadu dan konektivitas lintas batas akan membantu menekan biaya logistik serta memperkuat daya saing Asia Tenggara di pasar global.
Masato Kanda menjelaskan Infrastruktur digital memerlukan tambahan 584 miliar dolar AS, termasuk jaringan pita lebar (broadband) dan pusat data.
"Investasi ini akan sangat penting untuk memperkuat konektivitas digital kawasan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendukung Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement)," katanya.
Lebih lanjut, Asia-Pacific Digital Highway ADB senilai 20 miliar dolar AS, yang juga diluncurkan pada bulan Mei akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut dengan membiayai jaringan serat optik, kabel bawah laut, pertukaran internet (internet exchange point), dan pusat data regional hingga tahun 2035.
Infrastruktur kesehatan akan memerlukan tambahan 227 miliar dolar AS hingga tahun 2040, termasuk investasi untuk sekitar 49.000 fasilitas baru, yang sebagian besar merupakan pusat layanan kesehatan primer.
"Investasi ini akan membantu memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kesiapsiagaan kawasan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan di masa mendatang," jelas Masato Kanda.
Laporan ini mengidentifikasi kurangnya proyek yang dipersiapkan dengan baik sebagai hambatan utama dalam menarik investasi swasta yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ASEAN.
Di tengah tekanan terhadap anggaran pemerintah, laporan ini menyerukan penyiapan proyek yang lebih kuat, regulasi yang dapat diprediksi, dan pengadaan yang transparan.
Laporan ini mencakup seluruh 11 anggota ASEAN: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.