Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempersilakan pemerintah daerah untuk menetapkan status tanggap darurat di bekas wilayah terdampak bencana Sumatera jika terjadi bencana pada musim hujan.
"Saya hari ini sudah mengeluarkan surat edaran, kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi, kalau di kabupaten, kota itu banjir lagi, atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat," ujar Tito dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.
Dia menjelaskan meski saat ini tiga provinsi yang terdampak bencana Sumatera pada 2025 sudah berada di dalam tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, ketika kembali terjadi bencana dengan dampak luas maka dapat diterapkan kembali status tanggap darurat.
Hal itu dapat dilakukan untuk memastikan mekanisme penggunaan anggaran dapat dilakukan lebih cepat, demi memastikan bantuan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Kemudian kedua, bisa penunjukan langsung, tidak perlu melalui proses lelang. Keburu sudah masyarakat akan menderita, terlambat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan pemerintah pusat menyalurkan Rp12,34 triliun, termasuk tambahan transfer ke daerah (TKD), kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan pascabencana, dengan realisasi tertinggi di Kabupaten Pidie.
Dana tersebut terdiri atas bantuan belanja tidak terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan TKD dari Kementerian Keuangan atas perintah Presiden Rp10,64 triliun, dan tambahan TKD lain Rp1,4 triliun. Tambahan TKD yang terakhir ditujukan untuk belanja pegawai, tetapi sebagian juga dipakai untuk penanganan bencana.