Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan tiga skema untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usulan tersebut disampaikan Tito kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mengantisipasi banjir susulan di tiga provinsi tersebut.
"Yang pertama tentu Kementerian PU (Pekerjaan Umum) menjadi ujung tombak untuk mempercepat normalisasi sungai-sungai terutama di samping tentu jalan dan jembatan," kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Skema kedua, ia mengusulkan pelibatan pemerintah daerah dalam pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, Kementerian PU dapat memberikan penugasan kepada dinas pekerjaan umum di daerah untuk membantu pekerjaan tersebut.
Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan anggaran bantuan dari Presiden untuk mendukung normalisasi sungai, terutama karena masih terdapat anggaran daerah yang realisasinya relatif rendah.
Skema ketiga, Tito mengusulkan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga untuk mempercepat pengerjaan normalisasi sungai, khususnya melalui pemanfaatan material pasir dan batu (sirtu) yang memiliki nilai ekonomis.
Ia mencontohkan, mekanisme pemanfaatan kayu-kayu sisa bencana yang sebelumnya dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kayu yang menumpuk di aliran sungai dapat dimanfaatkan, sementara hasil kerja sama dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Tito, mekanisme serupa dapat diterapkan dalam normalisasi sungai. Pihak ketiga dapat melakukan pengerukan dan mengambil material sirtu, dengan kewajiban utama memastikan sungai dinormalisasi dan sedimennya dibersihkan.
"Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi prinsip utamanya normalisasi sungai, membersihkan sedimen. Sedimennya kemudian dijadikan tanggul, kemudian yang lain bisa dipakai untuk dijual oleh pihak ketiga," ucapnya.
Tito menyebut pemerintah daerah di Aceh telah membahas peluang kerja sama tersebut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia juga menyampaikan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menerbitkan surat yang memberikan izin kepada daerah untuk melakukan kerja sama pemanfaatan material tersebut.
Kewenangan yang sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah provinsi rencananya juga akan diperluas hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Selain tiga skema tersebut, Tito menyampaikan Presiden Prabowo juga akan menugaskan TNI dan Polri untuk membantu membersihkan sedimen sungai serta membangun tanggul di sepanjang sisi sungai.
Ia mengharapkan berbagai skema tersebut dapat mempercepat normalisasi sungai, terutama pada wilayah yang belum tersentuh pengerjaan atau memiliki bentang sungai panjang sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat oleh pemerintah pusat.