Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perhutanan sosial untuk memberikan akses legal dalam mengelola potensi sumber daya hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki 'political will' untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut, lanjut dia, adalah dengan penanaman komoditas bernilai tinggi secara masif, serta pemilihan jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakteristik dan kecocokan kondisi tanah.
“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Antoni.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pengelolaan perhutanan sosial yang produktif diharapkan mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect), baik bagi perekonomian warga sekitar hutan maupun dalam menopang program ketahanan pangan nasional.
“Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Menhut telah menyerahkan langsung lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru di Sulawesi Tengah. Total luasan SK tersebut yakni 3.238 hektare (ha) dengan total jumlah 309 kepala keluarga (KK).
“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Antoni.