Madiun (ANTARA) - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun, Jawa Timur, memperluas layanan masyarakat dengan menggandeng lima instansi vertikal melalui penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan pelayanan publik di Gedung GCIO, Selasa.
Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan lima instansi yang bergabung tersebut meliputi Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Madiun, Kementerian Agama, dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Terima kasih kepada lima instansi vertikal ini yang sudah bergabung di MPP Kota Madiun. Dengan bergabungnya instansi tersebut, layanan mereka dapat diintegrasikan dengan layanan organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga pelayanan MPP semakin lengkap dan memudahkan masyarakat," ujar Bagus.
Dengan penambahan tersebut, MPP Kota Madiun kini menaungi 18 lembaga, terdiri atas 13 OPD dan lima instansi vertikal, yang menyediakan total 54 jenis pelayanan publik.
Bagus mengatakan penambahan instansi tersebut tidak hanya memperluas jenis pelayanan, tetapi juga diikuti upaya integrasi layanan antarinstansi dan penguatan digitalisasi agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai kebutuhan dalam satu tempat.
MPP Kota Madiun yang mulai beroperasi pada Juli 2026 akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi dan lembaga.
Melalui pengembangan tersebut, Pemerintah Kota Madiun berharap pelayanan publik bagi masyarakat semakin mudah diakses, terintegrasi, efektif, dan efisien.
"Harapannya, masyarakat tidak lagi direpotkan dengan urusan harus berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan publik," katanya.